Di dalam aspek organisasi penyebab korupsi ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan.
BAGAIMANA MENCEGAH KORUPSI
1. Mendirikan Lembaga Antikorupsi
Salah satu cara untuk memerangi korupsi adalah dengan membentuk organisasi independen untuk memerangi korupsi. Misalnya, di beberapa negara telah dibentuk organisasi yang disebut ombudsman. Organisasi ini didirikan pada tahun 1809 oleh parlemen Swedia sebagai Justitie Ombudsman. Peran Ombudsman kemudian diperluas ke negara lain, antara lain dengan menyediakan fasilitas bagi Ombudsman untuk menyampaikan pengaduan atas kegiatan instansi pemerintah dan pegawainya.
Badan tersebut juga memberikan pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku dan etika bagi pemerintah dan perusahaan yang membutuhkan bantuan. Salah satu tugas ombudsman adalah mendidik masyarakat dan menyadarkan mereka akan hak mereka atas perlakuan yang layak, jujur dan efektif dari pejabat publik. Masalah lain yang harus menjadi perhatian kita semua adalah meningkatkan efisiensi sistem peradilan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Pengadilan adalah jantung dari penegakan hukum dan harus adil, jujur dan tidak memihak. Banyak kasus korupsi tidak pernah sampai ke pengadilan karena sistem peradilan tidak berfungsi dengan baik. Jika kinerja menderita karena dia tidak kompeten (yang tidak mungkin), itu masih bisa dimengerti. Artinya, pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Masalahnya, mereka tidak memiliki kemauan atau kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
2. Mencegah Korupsi di Sektor Publik
Salah satu caranya mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik membuktikan dan mengungkapkan aset sebelum dan sesudah menjabat. Hal ini memungkinkan individu untuk memantau kecukupan keuntungan modal mereka. Apalagi jika itu terjadi setelah pesanan selesai. Menjadi sulit ketika aset yang diperoleh melalui korupsi diwariskan kepada orang lain, seperti anggota keluarga.
Salah satu caranya untuk meminimalisir potensi korupsi dalam kontrak kerja dan pengadaan barang di pemerintah pusat, daerah, dan militer adalah lelang dan tender terbuka. Untuk dapat mengamati dan memantau hasil pelelangan atau penawaran, izin atau akses secara umum harus diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem yang memudahkan pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat.
Pilihan kedua adalah dengan melakukan pelelangan atau tender umum untuk mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan kontrak kerja atau barang di pemerintahan pusat, daerah dan militer. Masyarakat umum harus memiliki otoritas atau akses untuk melacak dan memantau hasil lelang atau penawaran. Untuk itu perlu dikembangkan sistem yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan. Korupsi juga merajalela dalam perekrutan pegawai negeri sipil dan personel militer baru. Situasi ini sering disebabkan oleh korupsi, kolusi dan kediktatoran. Selain itu, perlu dikembangkan sistem rekrutmen pegawai dan anggota TNI yang transparan dan akuntabel.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan akses informasi kepada publik. Kita membutuhkan sebuah sistem di mana publik (termasuk media) memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ini akan membantu memotivasi pemerintah untuk merumuskan strategi dan menerapkannya dengan transparansi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan atau mensosialisasikan berbagai kebijakan yang sedang atau sedang dilaksanakan.
