Apakah mungkin melawan globalisasi? Tidak mungkin menggunakan perspektif tunggal untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena kondisi kontemporer di seluruh dunia menunjukkan berbagai tanggapan yang berbeda terhadap globalisasi, baik menerima, menolak, maupun melakukan negosiasi dengan bermain “di antara ruang,” antara modernitas dan lokalitas.
Karena kondisi demikian, globalisasi sebagai sebuah istilah menjadi wacana yang banyak diperdebatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas, di mana banyak akademisi dari berbagai disiplin ilmu mengeksplorasi kerangka konseptualnya ke dalam pemahaman yang kompleks dengan sudut pandang dan titik keberangkatan yang berbeda.
Namun, dalam kecenderungan umum dan populer, banyak pemikir yang menganalisis globalisasi melalui perspektif ekonomi, politik, dan budaya/media.
Dalam perspektif ekonomi, globalisasi dipahami sebagai aliran modal yang sangat besar dari “negara-negara poros” seperti AS, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, dan, yang terakhir, China, ke negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga.
Adapun aliran modal tersebut yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional dan lembaga internasional, seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, dari mana sistem dan praktik ekonomi homogen yang bercirikan perspektif neoliberal muncul sebagai standar internasional dan menciptakan interkoneksi antar negara (Steger, 2006: 38-40).
Banyak pembela pandangan ini meyakini bahwa globalisasi ekonomi dari mana negara-negara maju akan membuka kebijakan ekonomi mereka kepada perusahaan transnasional dan menekankan peran lembaga keuangan internasional untuk membuat kondisi ekonomi di negara berkembang tumbuh lebih cepat dan akan mengurangi kemiskinan secara efektif dan memberi banyak manfaat (Edwards, 2007: 262-263; Stallings, 2007: 214).
Dalam sudut pandang politik, sistem politik demokrasi-neoliberal menjadi model hegemonik sebagai efek globalisasi di mana negara-negara maju karena kepentingan ekonomi dan politik mereka mendorong negara-negara berkembang mengadopsi neoliberalisme, sistem ekonomi politik berbasis hukum pasar.
Mengikuti sistem tersebut, sebagian besar negara menjalankan praktik pemerintahannya, terutama dalam ekonomi politik, dengan perhatian dominan pada sistem demokrasi dan model kapitalis/neoliberal yang diidealisasi menjanjikan kemajuan dan stabilitas ekonomi sebagai standar terpenting.
Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara berkembang diharapkan bisa memperkuat kompetisi pasar dan membuka peluang bagi investasi internasional melalui perusahaan transnasional sebagai aktor globalisasi dengan janji-janji kesejahteraan (Kien, 2004: 473-477).
Selain itu, kebijakan negara diarahkan kepada model tekno-kapitalisme sebagai sintesis yang lebih tinggi antara kapitalis dan kemajuan teknologi dalam struktur sosial kontemporer yang menekankan pada peran dominan teknologi dan hubungan kapital yang semakin kompleks dalam masyarakat.
Struktur pemerintahan dengan demikian masih berada dalam determinasi pemodal dengan fokus pada produksi dan akumulasi kapital dan akibatnya kapitalis masih mendominasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi.
