- Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan Luar Negeri menurut K.J. Holsti merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Holsti juga menjelaskan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu kebutuhan keamanan dan kondisi sosial ekonomi, karakter geografis, faktor birokrasi, atribut nasional dan struktur pemerintahan. Selanjutnya, menurut K.J. Holsti, dua tujuan yang lebih dominan dalam sebuah negara yakni, tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise sebuah negara dalam sistem, indikator ini dinilai berdasarkan teknologi, industri, bantuan dana dan militer. Sedangkan pada jangka panjang adalah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir dalam sistem internasional. Ideologi tersebut adalah aturan yang mengatur tindakan negara dalam sistem internasional.
Menurut Campbell (1990: 263), kebijakan luar negeri berhubungan dengan semua perbedaan, praktik diferensiasi yang menjadikan objek sebagai benda asing dalam proses berurusan dengannya. Sementara menurut Cohen dan Harris (1975:383), kebijakan luar negeri merupakan seperangkat tujuan, arahan atau niat yang dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau berada dalam posisi resmi, ditujukan pada beberapa aktor atau kondisi di luar lingkungan kedaulatan negara bangsa yang bertujuan untuk memengaruhi target dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Kemudian Rosenau (1969: 167) menjelaskan tujuan dari kebijakan luar negeri yang sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dapat dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Setidaknya terdapat lima landasan dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS yaitu external sources, societal sources, governmental sources, role sources dan individual sources.
Kemudian, Rosenau juga menambahkan bahwa tujuan jangka panjang adalah untuk perdamaian, keamanan dan kekuasaan. Namun, kebijakan luar negeri sendiri perlu melewati beberapa pertimbangan penting. Disebutkan juga beberapa hal mengenai bagaimana sebuah kebijakan luar negeri itu diimplementasikan. Pertama, adalah kedaulatan dan keutuhan territorial. Kedua, dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, maka suatu negara berusaha mencari pendonor dan investor asing agar mau untuk menanamkan saham dalam negaranya. Ketiga, kepentingan nasional berupa penyebaran demokrasi dan hak asasi manusia khususnya bagi negara AS. Keempat adalah kemanan nasional dan regional.
Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya mencakup tujuan dan arahan atau niat, tetapi juga praktik diferensiasi yang menjadikan objek dari pihak lain sebagai pihak asing.
Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan rational actor model yang melihat bahwa negara dapat dilihat sebagai kesatuan aktor yang melakukan usaha untuk dapat memaksimalkan keuntungan yang akan mereka dapatkan dengan menggunakan kebijakan luar negeri yang rasional dalam tatanan sistem internasional. Aktor rasional dalam hal ini menjadi pengambil keputusan yang memiliki peran sangat penting, seperti memaksimalkan benefit dan meniminalkan cost, kemudian juga menentukan alternatif terbaik yang dapat dilakukan melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk negaranya. Dalam hal ini, Presiden Trump sebagai aktor pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS dan memiliki pertimbangannya melalui kebijakan yang dibuat untuk negaranya.
- Kepentingan Nasional
Dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri, Hudson (2013:121) melihat bahwa identitas nasional dapat membentuk motivasi domestik dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Motivasi domestik tersebut juga dikenal sebagai kepentingan nasional. Secara khusus, pengaruh ideologi dan kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dapat ditemukan melalui analisis berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut dengan meneliti sifat alami suatu ideologi; kepentingan yang dipertaruhkan dalam kebijakan luar negeri; sistem politik internasional; dan proses pembuatan kebijakan (Levi, 1970:30). Dengan meneliti faktor-faktor tersebut dapat dibuktikan adanya alasan keunggulan pengaruh kepentingan dalam perumusan kebijakan pada suatu negara.
- Keamanan Nasional
Secara tradisional, keamanan nasional fokus pada perlindungan fisik terhadap teritorial suatu negara (dan bangsa) dari serangan militer oleh negara lain. Fokus ini yang terelfleksi dalam pernyataan “inherent right of individual or collective self-defence” pada pasal 51 Piagam PBB. Namun demikian, perhatian terhadap keamanan nasional juga terdiversifikasi yang merefleksikan perhatian yang lebih kontemporer dan akut sehingga memberikan ancaman yang lebih kepada individu dan kelompok. Sebagai akibat maka bahasa keamanan dapat menjadikan justifikasi negara untuk keluar dari kewajiban internasionalnya dalam hal perlindungan terhadap individu dan hak asasi manusianya (Nasu, 2011).
