Lokasi dan waktu pengambilan video tersebut di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, pada 31 Juli 2016 tersebut di atas.
Patut diduga pihak yang mengunggah video tersebut adalah dari mereka juga, terkait dengan semakin kuatnya sinyal keputusan Megawati bahwa PDIP mengusung Ahok. Maksud mereka dengan menyebarkan video tersebut bisa mempengaruhi keputusan Megawati, agar tidak jadi memutuskan PDIP mengusung Ahok.
Prasetyo Edi Marsudi dan kawan-kawannya di DPRD DKI Jakarta berkepentingan menyingkirkan Ahok dari kursi DKI-1, karena selama Ahok yang mendudukinya, mereka merasa sangat terkekang, diduga karena tidak bisa lagi bermain anggaran, dan “permainan” lain sejenisnya seperti pada kasus suap reklamasi yang telah memakan korban salah satu pentolan mereka, M Sanusi yang kini masuk tahanan KPK, dan saat tulisan ini dibuat sedang dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta.
Kasus suap reklamasi itu berpotensi akan menyeret beberapa lagi nama anggota DPRD DKI, termasuk dan terutama Prasetyo sendiri dan rekannya M taufik dari Partai Gerindra. Karena nama mereka beberapkali disebut terlibat, di persidangan Sanusi itu.
Kalau Ahok menjadi gubernur di tahun 2017 sampai lima tahun ke depan lagi, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya mereka menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, karena hanya bisa mengandalkan gaji resmi dari negara, tidak bisa cari “ceperan” untuk makan lobster, misalnya.
Pada Senin, 8 Agustus 2016, Bambang DH melanjutkan aksinya dengan lagi-lagi mengatasnamakan PDIP DKI menggagaskan dibentuknya koalisi yang terdiri dari 7 parpol (PDIP, Gerindra, PKS, PPP, PKB, Demokrat, dan PAN) dengan nama “Koalisi Kekeluargaan.”
Walaupun tak mengakuinya secara terus-terang, jelaslah bahwa koalisi tujuh parpol itu sengaja dibentuk untuk melawan Ahok.
Yang paling bersemangat dan menonjol di antara para tokoh koalisi tersebut lagi-lagi Bambang DH. Kepada wartawan, dia mengatakan bahwa koalisi tersebut telah bersepakat menetapkan 7 kriteria mutlak orang yang layak memimpin DKI Jakarta, yaitu: arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas.
Kriteria “beradab”, “santun”, dan “beretika” jelas sengaja dimasukkan karena mereka beranggapan Ahok adalah tipe pimpinan yang tidak mempunyai kriteria itu.
Koalisi tersebut juga merupakan koalisi yang dipaksakan dan aneh tapi nyata, karena normalnya parpol-parpol itu sebelumnya sudah mempunyai bakal calon gubernur yang sama terlebih dulu barulah mereka berkoalisi. Bukan sebaliknya, melakukan koalisi “kucing dalam karung”, setelah itu baru ketujuhnya mencari-cari satu bakal calon gubernur mereka. Ini hanyalah “koalisi-koalisian” yang dibentuk khusus untuk melawan Ahok, atau dapat juga disebut “koalisi asal-bukan-Ajok”.
Maka itu, saya yakin, koalisi kekeluargaan ini bukan keluarga yang harmonis, mereka akan segera bercerai.
