Apa Itu Etika Masyarakat Multikultural?

Bahkan, dan yang tidak kalah pentingnya, kurangnya pembenaran atas validitas universal yang otentik untuk norma-norma etika dapat menyebabkan di era globalisasi pada akhirnya kontradiksi legitimasi, misalnya, bentuk-bentuk toleransi yang mencapai ketinggian yang tidak dapat diatasi terhadap kasus pelanggaran. dari hak asasi manusia.

Omong-omong, dengan kritik ini, Apel tidak bermaksud  membenarkan pelanggaran semacam itu dari premis kontekstualisnya, mungkin secara tidak langsung, melainkan  ia tidak memiliki dasar normatif etis yang valid secara universal yang mampu menyelesaikan secara rasional dan intersubjektif kritik mereka dan penghukuman.dan selalu masing-masing secara empiris diberikan kepentingan pribadi atas dasar etos yang ditentukan secara khusus.

Penulis lain, seperti Taylor,  tidak luput dari kritik ini, meskipun menggunakan apa yang disebut Apel "komunitarianisme universal" (walaupun tentu saja tidak transendental). 

Seperti diketahui model komunitas tertentu, tertutup dan kontingen secara historis, tetapi dari sejarah kemajuan budaya manusia Barat yang dianggap secara keseluruhan. Dengan cara ini diturunkan dalam sesuatu seperti sintesis selanjutnyatradisi parsial akar Barat yang telah menghasilkan demokrasi modern, yang dikonfigurasi oleh liberalisme Locke dan republikanisme, dalam pengertian Tocqueville.

Dari perspektif ini, menurut Apel, mengekspos komunitarianisme universalis, meskipun tidak dalam arti  ia melakukan pembedaan antara prinsip keadilan universal dan komunitarian prosedural, di satu sisi, dan bentuk-bentuk komunitas yang plural dan partikular. kehidupan yang baik, di sisi lain; tetapi sejauh universalisme tersebut akan didasarkan secara khusus pada gagasan sintesis substansialis dalam pengertian Hegelian, yaitu, yang mengasumsikan dan melampaui (aufhebt) pretensi universal kebebasan dan keadilan (dan  agama Kristen).

Dalam nada ini, bagaimanapun, Apel menganggap universalisme tidak cukup untuk mengatasi kontradiksi yang melekat dalam komunitarianisme.

Memang, dilihat dari tuntutan toleransi pada pusat tradisi yang bertentangan dari etos masyarakat , patut dipertanyakan apakah, berdasarkan identitas manusia modern, ada  kemauan untuk berbuat adil (atau bahkan) terhadap non- Tradisi budaya Barat, yaitu tradisi-tradisi yang lolos dari sintesis gaya Hegelian yang substansial, dan justru karena alasan ini, harus, dalam pluralitas dan diferensialnya, dilindungi dari Eurosentrisme (yaitu, terhadap kebijakan asimilasionis). 

Dalam pengertian ini, menurut pendapat Apel, komunitarianisme universalis Tayloris masih merupakan "universal konkret" (dalam pengertian Hegelian),   dengannya etos partikular dan kontingen tidak dapat dihindari (setidaknya dalam pengertian komunitarianisme non-transendental).

Dalam kata-kata Apel: "Setiap sintesis ex-post dari sudut pandang masa kini meninggalkan mediasi komunikatif-diskursif yang mengacu pada masa depan, yaitu, masih harus dilakukan, dari prinsip keadilan, melalui kesepakatan dan pembentukan konsensus dengan 'yang lain', misalnya, dengan budaya non-Barat yang tidak dapat diintegrasikan". 

Dengan ini, batas-batas filosofis-moral dari setiap kemungkinan komunitarianisme non-transendental yang berpura-pura menyatukan dalam satu momen (yaitu, dalam momen universalis moralitas dalam pengertian Kant) kemajuan etika substansial menjadi jelas, karena selalu (dalam bayang-bayang Hegel) universal konkret dari sebuah komunitas (sintesis ex-post) tidak akan dapat diatasi komunitas)  ada sebenarnya diagregasi dalam faktisitas yang partikular. Karena alasan ini, kemungkinan toleransi afirmatif terhadap bentuk-bentuk kehidupan sosial budaya non-Barat tetap tidak ada solusi yang memuaskan.

Namun, perspektif Apelian menjauhkan diri dari komunitarian pada umumnya karena tidak secara langsung didasarkan pada etos komunitas tertentu atau tradisi nilai yang membentuk apa yang disebut masyarakat multikultural.