TB 2: Pencegahan Korupsi dan Kejahatan Pendekatan Paidea

Sebagai negara pasca-Uni Soviet - Armenia juga menghadapi masalah terkait korupsi. Ini telah ditransfer ke Armenia serta Republik Anggota Uni Soviet lainnya sebagai warisan. Armenia adalah pengecualian yang menyenangkan. 

Setelah Revolusi Beludru Armenia pada tahun 2018, pemerintah baru menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas utama resmi 'Strategi Antikorupsi' tampaknya memberikan hasil karena ditingkatkan dari peringkat 105 dalam skor CPI menjadi 60 hanya dalam dua tahunDi negara-negara Amerika Latin, korupsi diperbolehkan sebagai akibat dari norma-norma budaya lembaga tersebut. 

Di negara-negara seperti Amerika Serikat, ada rasa percaya yang relatif kuat di antara orang asing, yang tidak ditemukan di negara-negara Amerika Latin. Di negara-negara Amerika Latin, kepercayaan ini tidak ada, sedangkan norma sosial menyiratkan bahwa tidak ada orang asing yang bertanggung jawab atas kesejahteraan atau kebahagiaan orang asing lainnya. 

Sebaliknya, kepercayaan ditemukan dalam kenalan. Kenalan diperlakukan dengan kepercayaan dan rasa hormat---tingkat kepercayaan yang tidak ditemukan di antara kenalan di negara-negara seperti Amerika Serikat. Inilah yang memungkinkan terjadinya korupsi di negara-negara Amerika Latin. 

Jika ada kepercayaan yang cukup kuat dalam suatu pemerintahan sehingga tidak ada yang akan mengkhianati yang lain, kebijakan koruptif akan berlangsung dengan mudah. Di Amerika Serikat, hal ini tidak mungkin terjadi, karena tidak ada kepercayaan yang cukup kuat di antara anggota pemerintahan untuk memungkinkan terjadinya korupsi. 

Di negara-negara Amerika Latin, ada nilai individualitas yang lebih kuat, yang mencakup nilai kenalan, tidak seperti di negara-negara seperti Amerika Serikat, yang gagal memasukkan kenalan

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK). Untuk sisa ini kertas undang-undang tersebut disingkat menjadi "UU KPK". KPK adalah dikenal sebagai lembaga yang memiliki luar biasa kewenangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini berbeda dengan kewenangan polisi lembaga dan kantor kejaksaan, yang juga memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kapasitas perannya tidak berwibawa sebagai KPK. Dalam menjalankan tugasnya KPK memiliki beberapa otoritas terkemuka, yaitu untuk menyadap dan merekam percakapan (Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK), tetapi kepolisian dan

kantor kejaksaan tidak. serupa, dalam melakukan penyitaan yang berkaitan dengan tugas

penyidikan, KPK tidak mewajibkan izin ketua pengadilan negeri (Pasal 47 ayat (1) UU KPK), sedangkan polisi dan kejaksaan mutlak membutuhkan izin yang bersangkutan saat membutuhkan eksekusi yang sama kegiatan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka

oleh KPK, mulai berlaku pada tanggal penetapan tersangka dan khusus prosedur yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam undang-undang lain

dan peraturan tidak berlaku untuk pertunjukan