Menuju Moral Tunggal dan Kebenaran Tunggal
Pendahuluan
Seorang wanita sedang bingung mendapati dirinya hamil. Apakah dia perlu melakukan aborsi atau tidak. Sebab dia tau anak dalam kandungannya bukan dari suaminya, tapi dari ayah mertuanya. Kalaupun janinnya dipertahankan, tidak terlalu ada masalah karena rahasia perselingkuhan masih tertutup rapat. Tapi jika begitu pun, itu akan memperdalam rasa bersalah dirinya kepada suaminya. Sepanjang masa hidup anaknya, rasa bersalah itu akan terus menghantui. Padahal suaminya adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Dia sadar suaminya tidak layak dikhianati seperti ini. Belum lagi kehadiran anak itu akan membuat dia semakin sulit lepas dari jebakan pesona ayah mertuanya. Jika digugurkan, dia khawatir dengan resiko kesehatannya. Belum lagi perasaan berdosa yang semakin menenggelamkan dirinya akibat melanggar aturan agama dengan berzina dan membunuh janin. Sebagai seorang pecinta anak-anak, melakukan aborsi berarti hilangnya banyak kebahagiaan. Senyum, tawa, dan candaan anak-anak sungguh sangat membahagiakan dirinya. Dia tersenyum membayangkan tawa anaknya ketika dia menggodanya.
Masalah tadi adalah masalah moral yang melibatkan hati nurani, kebutuhan, kondisi well being, dan aturan agama. Manusia hidup dihimpit oleh moral di mana-mana dari segala arah.
Moral adalah kebutuhan, atau lebih tepatnya konsumsi kita sehari-hari, sama seperti makan, minum, dan bernafas. Setiap saat kita mengkonsumsi moral. Setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan sikap serta tindakan, dan aneka pengambilan keputusan tentang apakah ini benar atau salah, baik atau buruk, layak atau tidak layak. Bagaimana ini berpengaruh terhadap saya sendiri dan orang lain. Karena itu, kita senantiasa membutuhkan panduan moral.
Apa panduan moral yang tersedia yang membantu kita melalui hari-hari dengan baik? Apa ada tersedia panduan moral yang aplikatif.
Hagemoni Moral
AS memveto proposal keanggotaan penuh bagi Palestina di PBB pada tanggal 19 April 2024. Veto ini menimbulkan rasa sakit hati Palestina dan kemarahan sejumlah besar Negara. Pengakuan itu jika disetujui padahal akan sangat penting bagi perjuangan Palestina untuk sederajat dengan Negara-negara lainnya. Juga akan membangkitkan semangat dan martabat rakyat Palestina yang sedang mengalami genosida oleh Israel. Tapi satu veto saja sudah mampu menghapus peluang konsensus seratusan lebih anggota PBB.
Kasus ini membawa kita mempertanyakan moral AS dan moral PBB. Padahal AS dikenal aktif mempromosikan HAM, demokrasi, ekonomi pasar yang berkeadilan, dan globalisasi yang egaliter.
Kasus ini membawa kita jadi mengerti bahwa moral berbasis konsensus harus tunduk kepada moral berbasis hagemoni.
Dengan fakta bahwa US bukan saja anasir hagemoni di bidang teknologi, sains, ekonomi, militer, dan politik, tapi hagemoni dalam bidang moral dengan mempromosikan bahkan memaksakan demokrasi dan HAM seperti telah disebutkan di atas, tapi rupanya khusus untuk kasus Palestina, US rela mengkhianati moralnya sendiri.
