Salah satu aspek penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah pengelolaan data yang terkait dengan prestasi siswa, kinerja guru, dan efektivitas program. Namun, dengan adanya tiga kementerian yang berbeda, pengelolaan data ini bisa menjadi terfragmentasi. Tantangan yang mungkin muncul adalah:
- Data yang tidak terintegrasi. Pengumpulan dan analisis data pendidikan mungkin tidak terkoordinasi dengan baik antara kementerian yang berbeda, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang dampak Kurikulum Merdeka. Ini bisa menghambat pembuatan kebijakan yang berbasis data.
- Kesulitan dalam pemantauan dan pelaporan. Pemantauan terhadap implementasi kurikulum memerlukan pelaporan yang konsisten dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Namun, dengan adanya beberapa kementerian yang terlibat, sistem pelaporan bisa menjadi tidak sinkron, mengakibatkan kesulitan dalam memonitor kemajuan implementasi Kurikulum Merdeka secara keseluruhan.
Meskipun pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian memberikan peluang untuk fokus yang lebih spesifik, ada risiko bahwa kurangnya koordinasi antara kementerian dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka. Penyediaan sumber daya, pelatihan guru, evaluasi, dan pengembangan kebijakan semuanya memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian untuk memastikan keberhasilan kurikulum ini di seluruh Indonesia. Tanpa koordinasi yang baik, upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka bisa berjalan lambat dan tidak konsisten.
3. Potensi Dampak Positif
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Dengan pembagian Kemendikbud-Ristek menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan, setiap kementerian dapat merancang kebijakan yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Pembagian ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada kebutuhan di setiap jenjang pendidikan, sehingga upaya meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pembagian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran:
1) Kebijakan yang Lebih Spesifik untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Dengan adanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perhatian lebih besar dapat diberikan pada isu-isu yang secara khusus mempengaruhi pembelajaran di jenjang ini. Beberapa kebijakan yang dapat dirancang lebih tepat sasaran meliputi:
- Kebijakan penguatan literasi dan numerasi. Pendidikan dasar dan menengah adalah fondasi penting bagi penguasaan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kementerian ini bisa merancang program yang lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam aspek ini.
- Kebijakan pembelajaran yang berfokus pada diferensiasi. Dengan Kurikulum Merdeka, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu siswa semakin ditekankan. Kementerian ini dapat merancang kebijakan yang mendukung guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis minat dan bakat, sehingga siswa di tingkat dasar dan menengah dapat belajar sesuai dengan potensi mereka masing-masing.
- Kebijakan terkait pendidikan karakter. Jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah waktu yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter. Kementerian ini bisa fokus pada pengembangan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan, serta memperkuat integrasi budaya lokal dalam pendidikan karakter.
2) Kebijakan untuk Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Lebih Inovatif
Dengan adanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, fokus dapat diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi, inovasi, dan pengembangan riset yang berdaya saing global. Beberapa kebijakan yang bisa dirancang secara spesifik meliputi:
- Kebijakan peningkatan kualitas riset dan inovasi teknologi. Pendidikan tinggi adalah tempat lahirnya inovasi-inovasi baru dalam sains dan teknologi. Kementerian ini bisa merancang kebijakan yang mendukung perguruan tinggi untuk menghasilkan riset yang bermanfaat bagi industri dan masyarakat. Misalnya, kebijakan pendanaan riset yang lebih terfokus pada proyek-proyek inovatif yang dapat mendorong daya saing bangsa.
- Kebijakan pengembangan keterampilan abad ke-21. Di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Kementerian ini dapat mengembangkan kebijakan yang mendorong perguruan tinggi untuk menciptakan program studi dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan critical thinking, problem-solving, kolaborasi, dan literasi digital, yang merupakan keterampilan penting di abad ke-21.
- Kolaborasi dengan industri dan sektor swasta. Untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, kebijakan yang mendorong kolaborasi antara universitas dan industri dapat dirancang lebih spesifik. Ini termasuk program magang yang lebih sistematis, penelitian terapan yang didukung oleh industri, serta pengembangan pusat inovasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar.
3) Kebijakan yang Lebih Mendalam untuk Kebudayaan
Dengan adanya Kementerian Kebudayaan, fokus dapat diberikan secara lebih mendalam pada aspek kebudayaan, yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian khusus dalam struktur kementerian yang menggabungkan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian ini dapat merancang kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga dan mempromosikan kebudayaan di seluruh jenjang pendidikan dan masyarakat umum. Beberapa kebijakan yang dapat dihasilkan meliputi:
- Penguatan pendidikan budaya lokal di sekolah-sekolah. Kementerian ini bisa fokus pada pengintegrasian budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Kebijakan dapat mencakup program-program yang mempromosikan seni dan tradisi lokal, sehingga generasi muda lebih mengenal dan mencintai warisan budaya bangsa mereka.
- Kebijakan pelestarian dan revitalisasi warisan budaya. Kementerian ini bisa merancang kebijakan untuk mendukung pelestarian situs-situs sejarah, peningkatan kesadaran budaya, serta revitalisasi bahasa dan tradisi lokal yang mungkin mulai terancam punah. Ini akan memperkuat identitas nasional serta membangun rasa bangga akan kebudayaan Indonesia di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
- Program pertukaran budaya dan internasionalisasi. Selain pelestarian budaya lokal, kementerian ini juga bisa mendorong kebijakan yang mendukung pertukaran budaya internasional melalui program-program kerjasama internasional, yang dapat membantu memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung dunia sekaligus memperkaya wawasan budaya masyarakat Indonesia.
