Dalam sistem yang terpisah-pisah, setiap kementerian harus berkoordinasi satu sama lain untuk memastikan kebijakan yang saling berkaitan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi ini melibatkan pertemuan-pertemuan lintas kementerian, pembuatan kebijakan yang terpadu, serta monitoring dan evaluasi bersama. Biaya yang terkait dengan proses koordinasi ini, seperti pertemuan, perjalanan dinas, dan biaya administrasi lainnya, juga bisa menjadi beban tambahan bagi anggaran negara.
 Selain itu, jika koordinasi antar-kementerian tidak berjalan dengan baik, ada potensi terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
5) Penyesuaian Anggaran untuk Program-Program Eksisting
Pembentukan kementerian baru juga menuntut adanya penyesuaian anggaran untuk program-program yang sudah berjalan di bawah kementerian sebelumnya. Ini memerlukan perencanaan ulang dan restrukturisasi anggaran untuk mengakomodasi transisi program dari satu kementerian ke kementerian lainnya. Proses transisi ini bisa memakan waktu dan biaya tambahan karena kementerian baru harus memahami, mengelola, dan mengimplementasikan program yang mungkin sebelumnya ditangani oleh kementerian lain.
Kurikulum Merdeka, misalnya, yang saat ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), harus disesuaikan menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses penyesuaian ini membutuhkan anggaran tambahan untuk pelatihan ulang, pembuatan kebijakan baru, serta distribusi sumber daya yang lebih terfokus.
6) Kebutuhan Anggaran untuk Program Spesifik Masing-Masing Kementerian
Masing-masing kementerian yang baru dibentuk juga memerlukan anggaran yang lebih besar untuk menjalankan program-program spesifik yang menjadi fokus mereka. Misalnya:
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mungkin akan membutuhkan pendanaan tambahan untuk mendorong inovasi teknologi, meningkatkan kualitas riset, dan memperkuat kolaborasi internasional di bidang akademik.
- Kementerian Kebudayaan akan membutuhkan anggaran yang besar untuk program pelestarian warisan budaya, dukungan terhadap seniman lokal, penyelenggaraan festival budaya, dan pengembangan pusat kebudayaan di seluruh Indonesia.
Program-program ini memerlukan alokasi anggaran yang khusus, yang bisa memperbesar keseluruhan pengeluaran pemerintah jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara atau efisiensi di bidang lain.
7) Tekanan Terhadap APBN
Peningkatan anggaran yang signifikan akibat pembentukan kementerian baru akan memberikan tekanan tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika sumber pendapatan negara tidak meningkat seiring dengan bertambahnya beban pengeluaran, pemerintah mungkin akan menghadapi defisit anggaran yang lebih besar. Hal ini bisa memaksa pemerintah untuk:
- Meminjam lebih banyak untuk menutupi kekurangan, yang akan menambah beban utang negara di masa depan.
- Mengurangi alokasi anggaran di sektor lain yang dianggap kurang prioritas, yang bisa berdampak negatif pada sektor-sektor seperti kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial.
- Mengambil langkah penghematan yang bisa mengurangi kualitas layanan publik atau menunda pelaksanaan program-program yang penting bagi masyarakat.
Pembentukan kementerian baru jelas memiliki potensi untuk meningkatkan beban anggaran negara, baik dari segi biaya awal untuk pembentukan struktur baru maupun biaya operasional berkelanjutan. Meskipun bertujuan untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dan fokus kebijakan, peningkatan anggaran yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan tekanan besar pada keuangan negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merencanakan anggaran secara hati-hati, memastikan koordinasi antar-kementerian berjalan efektif, dan menghindari duplikasi kebijakan yang bisa membuat anggaran menjadi tidak efisien.
