Pengaruh Dinamika Demokrasi Pasca-Pemilu 2024: Menjaga Kestabilan Politik dan Penguatan Institusi Pemerintahan di Indonesia

 

D.      Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinamika Demokrasi Pasca-Pemilu 2024 di Indonesia

Menjurut pendapat Susilawat 2023 berpendapat bahwa pemilu adalah momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, dinamika demokrasi pasca-pemilu dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memiliki dampak signifikan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi dinamika demokrasi pasca-pemilu 2024 di Indonesia:

a)           Stabilitas Politik: Stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat. Pergantian kekuasaan yang damai dan transparan, serta ketidakberpihakan lembaga-lembaga kekuasaan terhadap partai politik, sangat penting untuk memelihara dinamika demokrasi yang stabil.

b)          Ketidaksetaraan Sosial-Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang tinggi dapat mengancam stabilitas demokrasi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat dapat memicu konflik dan ketegangan sosial yang berpotensi memicu polarisasi politik yang lebih besar.

c)           Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilu sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon, adalah cermin dari kesehatan demokrasi di suatu negara.

d)          Kualitas Institusi: Kualitas lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga legislatif, juga sangat penting. Kemandirian dan kredibilitas lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

e)           Peningkatan Akses Informasi: Akses yang lebih luas terhadap informasi dan transparansi yang lebih besar dalam proses politik akan membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau propaganda politik yang dapat mengancam integritas proses demokrasi.

f)           Kebijakan Publik yang Efektif: Implementasi kebijakan publik yang efektif dan transparan merupakan penentu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dapat memperkuat stabilitas politik dan demokrasi.

g)          Pemeliharaan HAM dan Keadilan Sosial: Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum yang adil juga penting dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakadilan sosial atau pelanggaran HAM dapat memicu ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik.

h)          Keterlibatan Masyarakat Sipil: Peran masyarakat sipil dalam memantau kinerja pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sangat penting. Organisasi masyarakat sipil yang kuat dapat memastikan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.