Pengaruh Dinamika Demokrasi Pasca-Pemilu 2024: Menjaga Kestabilan Politik dan Penguatan Institusi Pemerintahan di Indonesia

G.      Upaya Dalam Penguatan Institusi Pemerintahan di Indonesia

Menurut pendapat Suyatmiko, and Alvin, 2019 berpendapat bahwa penguatan institusi pemerintahan merupakan hal krusial dalam membangun fondasi yang kuat untuk tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, beberapa upaya telah dilakukan dan dapat terus diperkuat untuk memperkuat institusi pemerintahan, antara lain:

a)            Reformasi Birokrasi: Reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Langkah-langkah seperti pengurangan birokrasi yang berbelit, pemangkasan jabatan struktural, dan penerapan sistem meritokrasi dapat membantu mendorong profesionalisme di dalam birokrasi.

b)           Peningkatan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terutama melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi, sistem pengawasan internal, dan eksternal, serta penguatan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah langkah penting dalam memperkuat integritas institusi pemerintahan.

c)            Penguatan Lembaga Legislatif: Penguatan lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, akan membantu mendorong prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

d)           Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan: Penguatan sistem hukum dan peradilan melalui peningkatan akses terhadap keadilan, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta reformasi di dalam sistem peradilan akan memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

e)           Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor pemerintahan melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan etika kerja akan membantu memastikan bahwa pemerintah memiliki pegawai yang kompeten dan berintegritas.

f)           Peningkatan Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik, forum terbuka, dan mekanisme partisipasi lainnya dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

g)          Pemberantasan Korupsi: Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga antikorupsi, serta peningkatan integritas di dalam institusi pemerintahan secara menyeluruh akan membantu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih berintegritas.

 

KESIMPULAN