(FAREL)Â Â Itu kan dampak lingkungan dari industri, kawan. Beda dong! Kalau pabrik mobil, motor, dan pabrik-pabrik lain yang mengeluarkan asap itu ditutup, maka akan banyak pengangguran.
(SADRA) Lha kamu pikir, rokok itu tidak dibuat di pabrik? Kamu pikir tidak ada ribuan pekerja  yang bekerja di pabrik rokok? Kalau pabrik rokok ditutup, apakah tidak akan ada pengangguran? Belum lagi petani tembakau, kuli, sopir dan siapa pun yang bekerja di dalamnya.
(FAREL)Â Â Ya, tapi kan rokok tidak memberikan dampak ekonomi bagi negara ini, sobat!
(SADRA)Â Apa? Rokok tidak memberikan dampak ekonomi bagi begara ini? Kamu paham devisa negara, nggak sih?
(FAREL)Â Â Ya jelas aku paham.
(SADRA)Â Kamu tahu cukai rokok?
(FAREL)Â Â ya jelas, aku paham.
(SADRA)Â Kalau kamu paham, bagaimana pungutan cukai untuk rokok?
(FAREL)Â Â Mana aku tahu? Aku kan bukan perokok.
(SADRA)Â untuk urusan cukai, ndak ada urusan dengan perokok atau tidak. Tolong kamu dengarkan ya panglima. Sejak 2006, penerimaan negara melalui pungutan cukai hasil tembakau selalu meningkat. Dimulai dari angka Rp 40 triliun hingga mencapai 140 triliun pada tahun 2015. Penerimaan ini, terus bertambah seiring semakin tingginya beban cukai yang dituntut negara. Sementara, hingga hari ini, diskriminasi terhadap para perokok masih saja diabaikan negara. Asal kamu tahum, ya, dalam setiap bungkusnya para perokok telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi negara. Bayangkan, Rp 140 triliun jelas bukan uang yang sedikit. Uang yang didapat ini tidak main-main besarnya. Sekitar 10% penerimaan negara. Ini bukan sembarang pemasukan. Dan perokok selaku konsumen menjadi pihak yang berjasa memberikan pemasukan ini buat negara. Jadi, bisa jadi, fasilitas BPJS yang kamu terima, jalanan yang rapi, hingga layanan lain dari pemerintah, itu juga diambil dari hasil cukai itu. Dan para perokok itulah yang dengan nikmat dan ikhlas menyumbangkan cukai kepada negara ini.
(FAREL)Â Â Lho, kalau ndak mau kasih cukai ke pemerintah, ya ndak usah merokok lah.
