Mohon tunggu...
Timotius Apriyanto
Timotius Apriyanto Mohon Tunggu... Konsultan - OPINI | ANALISA | Kebijakan Publik | Energi | Ekonomi | Politik | Hukum | Pendidikan

Penulis adalah pengamat ekonomi politik, reformasi birokrasi, dan pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Praxsis Kedaulatan Pangan di Indonesia dan Implikasinya Pada Mubazirnya Pembangunan Infrastruktur Irigasi

27 Desember 2024   11:46 Diperbarui: 27 Desember 2024   11:50 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ILUSTRASI -- Pangan dan Energi. (NUSANTARANEWS.CO

Janji 1 Juta Hektare Irigasi Baru Tidak Tercapai

Salah satu narasi yang sering diangkat adalah klaim pemerintah bahwa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan mengairi lebih dari 1 juta hektare lahan baru dan memperbaiki 3 juta hektare irigasi eksisting. Namun, hingga kini, tidak ada data yang transparan dan jelas mengenai luas sawah yang benar-benar mendapatkan manfaat. Bahkan, bukannya mendukung peningkatan produksi pertanian, program ini terkesan hanya menjadi proyek prestisius yang realisasinya jauh dari harapan.

A. Teori Developmentalisme

Pembangunan fisik sebagai indikator utama kemajuan adalah inti dari teori developmentalisme, yang dikritik oleh Escobar (1995) dalam Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Menurut Escobar, pembangunan sering kali melupakan dimensi sosial dan ekologis, sehingga mengabaikan dampak pada masyarakat yang paling terdampak. Dalam konteks Indonesia, pembangunan waduk dan irigasi sering kali mengesampingkan petani kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan.

Pembangunan waduk dan irigasi dilakukan tanpa memitigasi dampak negatif alih fungsi lahan, yang pada akhirnya melemahkan ketahanan sistem pangan.

B. Teori Kedaulatan Pangan

Rosset (2006) menekankan bahwa kedaulatan pangan melibatkan kendali lokal atas sumber daya pertanian, termasuk tanah, air, dan benih. Ia berpendapat bahwa tanpa perlindungan terhadap lahan pertanian dan pemberdayaan petani, kedaulatan pangan sulit dicapai meskipun infrastruktur irigasi memadai.

Pengembangan irigasi hanya cenderung memperkuat ketergantungan pada sistem pangan global dan mengesampingkan kebutuhan petani kecil.

Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data sekunder dari laporan pemerintah (Kementerian PUPR dan BPS), organisasi non-pemerintah (KPA), serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengkaji hubungan antara pembangunan irigasi, menyusutnya lahan sawah, dan kelemahan dalam implementasi kebijakan pangan melalui perspektif teori kedaulatan pangan (Rosset, 2006) dan teori pembangunan (Escobar, 1995).

Dalam tulisan ini dideskripsikan secara singkat tentang ketimpangan antara pembangunan fisik infrastruktur irigasi dan keberlanjutan sistem pangan nasional, dengan menggunakan teori pembangunan berorientasi fisik (developmentalisme) dan pendekatan kedaulatan pangan yang dikemukakan oleh Rosset (2006).

1. Statistik Luas Lahan Sawah yang Tergerus

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun