Namun, perlu diingat bahwa ini adalah generalisasi dan tidak semua individu yang mengadopsi gaya hidup hedonistik akan terlibat dalam korupsi. Korupsi melibatkan sejumlah faktor kompleks, dan pendekatan yang holistik dan kontekstual diperlukan untuk memahami dan mengatasi masalah ini.
MEMAHAMI FENOMENA KORUPSI
untuk memerangi korupsi, kita perlu memahami akar permasalahannya. fenomena korupsi di Indonesia tidak bisa dipahami secara terisolasi, namun wajib  dicermati dalam konteks sejarah, budaya, dan  sistem politik yang ada.
Sejarah korupsi di Indonesia bisa ditelusuri semenjak masa kolonial. Praktik korupsi sudah menjadi bagian asal budaya politik pada Indonesia, di mana kekuasaan dan  kekayaan sering digunakan untuk memperkaya diri sendiri daripada untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, faktor-faktor seperti rendahnya honor  pejabat publik, kurangnya transparansi serta akuntabilitas, serta lemahnya sistem aturan juga berperan dalam memperkuat fenomena korupsi pada Indonesia. seluruh ini menciptakan lingkungan yang aman bagi para pelaku korupsi buat beroperasi.
KONTEKS SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA
Untuk memahami fenomena korupsi di Indonesia, kita perlu melihat konteks sejarahnya. Sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru, korupsi telah menjadi masalah yang mendarah daging di Indonesia. Praktek korupsi telah diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk pola perilaku yang sulit untuk diubah. Selama puluhan tahun, korupsi telah menjadi akar dari sistem pemerintahan dan menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia.
BAGAIMANA FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN ASPEK HEDONISTIC CALCULUS
Menerapkan konsep Hedonistic Calculus untuk menganalisis fenomena korupsi di Indonesia dapat melibatkan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan penderitaan dalam masyarakat. Dalam konteks korupsi di Indonesia, kalkulus hedonistik dapat menjelaskan tentang mengapa pejabat publik dan orang-orang yang memiliki kekuasaan tak jarang terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka selalu melihat dan mendapat peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk uang atau kekuasaan yang lebih besar, sementara risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul terlihat jauh lebih kecil.
