Duel Jokowi pada Problematika Listrik

Di awal pemerintahan Jokowi, PLN diberikan notifikasi utama dalam proyeksi keberhasilan pemerintahannya yaitu : "Dibangunnya pembangkit pembangkit listrik dengan tidak adanya yang mangkrak". Persoalan mangkrak ini jadi penting, karena begitu buasnya para pemain proyek setelah mendapatkan ijin untuk melakukan monetisasi (di-duitin) ijin ijin mereka baik dengan melakukan penipuan-penipuan dengan jualan ijin proyek ataupun mengerjakan secara asal asalan. 

Presiden Jokowi sendiri di awal pemerintahannya  agak rikuh untuk masuk ke dalam wilayah PLN karena sudah keburu dikuasai Jusuf Kalla, bahkan wilayah energi sepertinya dipegang Wapres JK. Namun ketika keadaan dilihatnya sudah tidak benar, ia sendiri masuk dan memegang kendali dalam persoalan persoalan listrik dan melihat langsung situasi lapangan, ia mulai memperlebar ruang informasi untuk membaca laporan laporan para pemain yang terindikasi mafia proyek. 

Insting Presiden Jokowi saat mendemarkasi soal kerja sangat tajam, ia membiarkan dulu pihak Wapres Jusuf Kalla menyusun rencana listrik, namun ketika mulai banyaknya indikasi kelompok Kalla masuk, maka Jokowi sendiri langsung masuk dan berada dalam pertarungan di lingkunan PLN mengawasi jalannya pembangunan pembangkit listrik. 

Ada langkah cerdik Presiden Jokowi sebelum ia berhadapan langsung dan siap duel dengan para bandar bandar listrik, ia memperkuat jajaran direksi PLN dan melakukan perintah :perubahan corporate culture/budaya perusahaan, dari tingkat akar sampai atas, perubahan penting "Politik Anggaran" di tubuh PLN, membenahi regulasi dan rezim yang melekat pada regulasi regulasi ijin pembangunan pembangkit listrik serta ijin proyek lainnya yang berkenaan dengan persoalan listrik, serta yang terakhir: "Menciptakan iklim studi kelayakan proyek proyek listrik yang akurat, bersih dan objektif" . Presiden juga menekankan bahwa "Pembangunan Listrik Nasional Tidak Boleh Menjadikan 'Jangka Pendek' sebagai Acuan Masalah, tapi melihat Indonesia dalam 25 tahun ke depan dengan pembangunan pembangkit listrik" ini artinya Jokowi sedang meletakkan "Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang". 

Dirut Sofyan Basir Yang Saat Ini Mendapatkan Tekanan Dari Sudirman Said Karena Pengetatan soal Aturan Tender Pembangkit Listrik Dan Juga Soal Harga Mikrohidro Yang Dibeli PLN (Sumber Gambar Republika)

Beberapa nama masuk menjadi Dirut PLN, namun untuk soal listrik nama Sofyan Basir masuk ke dalam nominasi pemilihan dirut PLN, dari sinilah kemudian Jokowi memasang strategi pertamanya untuk mengegolkan agenda "Listrik Untuk Rakyat". Masuknya Sofyan Basir karena memenuhi kriteria yang ingin ditargetkan pemerintah yaitu " Perluasan wilayah elektrifikasi dan Kepastian Pembangunan Pembangkit Listrik juga Jaringan Listrik yang tidak boleh mangkrak". 

Latar belakang Sofyan Basir sebagai ahli perbankan, punya keahlian khusus yaitu : "menilai kelayakan proyek" selain keahlian dalam menilai kelayakan sebuah proyek baik dari amdal, sirkulasi keuangan sampai proyeksi durasi yang detil, Sofyan dinilai punya insting soal pengembangan wilayah-wilayah Indonesia secara makro. Keberhasian terbesar saat Sofyan Basir di BRI adalah mengembangkan jaringan perbankan kapasitas mikro seluruh Indonesia dari wilayah terpencil sampai kota-kota besar, disinilah Sofyan memiliki kemampuan otentik mengembangkan sistem jaringan. Kemampuan ini yang diperintahkan Presiden Jokowi membangun "Seluruh Indonesia Sebagai Jaringan Listrik Terinterkoneksi" 

PLN sendiri secara senyap dijadikan "Wilayah Jokowi" dalam pemetaan soal industri listrik nasional, PLN digebrak Jokowi melakukan pengetatan regulasi syarat proyek sehingga banyak dari pemain pemain proyek "kebakaran jenggot" dan berteriak-teriak, bahkan sampai ada yang ribut setengah mati di media untuk merebut proyek 35 ribu megawatt. Karena Jokowi secara politis sudah sadar ia akan berhadapan dengan pemain proyek, dan ia juga paham wilayah ESDM adalah wilayah Jusuf Kalla, dan ada Sudirman Said disitu. Kelak, prediksi Presiden benar, Sofyan Basir akan berhadapan dengan Sudirman Said dalam perdebatan perdebatan regulasi dan proyek-proyek yang harus dijalankan.

Setelah beberapa hari kunjungan Presiden ke beberapa proyek pembangkit listrik secara perlahan, publik sudah melihat Jokowi berada langsung dibelakang jajaran direksi PLN dan memerintahkan Kementerian BUMN untuk menjaga semua proyek proyek PLN tidak diganggu. Selain itu persyaratan proyek juga diperketat. "Jangan sampai ada lagi proyek mangkrak seperti pembangunan di masa lalu yang banyak menyisakan persoalan". 

Revolusi Regulasi di PLN

"Efisiensi adalah kata dasar dalam melihat persoalan di PLN" hal ini diutarakan Presiden dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan beberapa orang dalam Presiden saat Menteri BUMN melaporkan nama nama yang jadi dirut PLN. Dari sini pula-lah kemudian muncul nama Sofyan Basir. 

Ditunjuknya Sofyan Basir menjadi Dirut PLN, pada akhir Desember 2014 menjadi kehebohan besar saat itu. Banyak para pengamat BUMN mengolok olok kemampuan Sofyan Basir, bahkan di beberapa tempat banyak nyinyir soal "Wan Abud" ini, "Wan Abud" adalah nama olok olok bagi Sofyan Basir. Namun naiknya Sofyan Basir yang secara senyap dibeking Presiden langsung dari pemberesan banyak proyek, menjadi tsunami bagi banyak makelar. Tadinya Sofyan yang ditertawai menjadi "tangisan darah dan air mata bagi para makelar", soalnya apa? karena jalur mereka dipotong dengan regulasi berat yaitu : Pihak PLN mensyaratkan kecukupan modal bila ingin membangun proyek, bahkan harus ada penempatan modal ke Bank Nasional 10%, serta bukti kesiapan pembanguan proyek dengan pembebasan lahan juga 10%. Jadi tidak ada permainan "Pasar Gelap Ijin Proyek".