Resume Buku Kebijakan Bailout Bank Century dalam Perspektif Hukum Indonesia

China jadi pemimpin barisan pengutang. Rasio utang atas PDB China naik menjadi 183% pada pertengahan 2012 dari 153% pada 2008. Beberapa ekonom mengatakan bahwa rasio utang itu sebetulnya jauh lebih tinggi sampai mencapai 200%. Utang luar negeri jangka panjang Korea Selatan juga membengkak. Pada akhir 2012, utang luar negerinya mencapai US$ 413,4 miliar, atau meningkat US$ 14,7 miliar dari tahun sebelumnya.[6]

Singapura masuk daftar pengutang besar karena rasio kredit mencapai 101%. Di paruh pertama 2012, perusahaan-perusahaan Singapura mencatat kenaikan pinjaman sebesar 7%. Di Singapura, utang publik sebagian besar terdiri dari terbitan Singapore Government Securities untuk mendanai anggaran pensiun.

Jika kredit di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura tidak bisa dikendalikan, maka negara-negara ini akan terperosok ke jurang utang yang sangat mengerikan. Apalagi, jika AS dan Eropa sudah mulai stabil. Sedikit saja mereka menarik dananya dari Asia, krisis baru bukan tak mungkin melanda kawasan ini.

Sejak itulah kondisi bursa dan pasar keuangan secara global telah mengalami tekanan yang sangat berat, akibat kerugian yang terjadi di pasar perumahan (subprime mortgages) yang berimbas ke sektor keuangan Amerika Serikat. Lembaga-lembaga keuangan raksasa mulai bertumbangan akibat nilai investasi mereka jatuh. Banyak di antara lembaga-lembaga keuangan yang sudah berusia lebih dari seratus tahun tersebut harus meminta penyelamatan keuangan mereka apabila tidak mau gulung tikar. Bahkan Fannie Mae dan Freddie Mac, sebagai lembaga penyalur kredit terbesar di AS dengan nilai kredit mencapai sekitar USD 5 triliun, juga harus diselamatkan oleh pemerintah. Investment Banker sekelas Lehman Brothers juga terpaksa menutup usahanya. Kondisi bursa saham juga sangat memprihatinkan yang ditunjukkan dengan turunnya indeks Dow Jones kepada posisi yang sangat rendah (paling rendah dalam 2 dekade terakhir).

Hal ini berimbas ke negara-negara lain di dunia, baik di Eropa, Asia, Australia maupun Timur Tengah. Indeks harga saham di bursa global juga mengikuti keterpurukan indeks harga saham bursa di AS, bahkan di Asia, termasuk Indonesia, indeks harga saham menukik tajam melebihi penurunan indeks saham di AS sendiri. Hal ini mengakibatkan kepanikan yang luar biasa bagi para investor, sehingga sentimen negatif terus berkembang, yang mengakibatkan banyak harga saham dengan fundamental yang bagus, nilainya ikut tergerus tajam. Selain keadaan yang memprihatinkan di lingkungan bursa saham, nilai tukar mata uang di Asia dan Australia pun ikut melemah terhadap dolar AS. Hal ini lebih dikarenakan kekhawatiran investor asing yang menarik kembali investasinya sehingga menukarkannya ke dalam dolar AS, sehingga mata uang lokal menjadi tertekan.

Bail out untuk mengatasi krisis keuangan yang diusulkan oleh Pemerintah AS serta telah disetujui oleh Parlemen dengan dana sebesar USD 700 miliar, ternyata masih belum cukup meredam dampak krisis yang terjadi baik di AS sendiri maupun secara global. Kebijakan The Fed dengan menurunkan suku bunga dari 2% menjadi 1,5% juga masih belum banyak berdampak. Selain itu masih banyak langkah lain yang ditempuh oleh Pemerintah AS termasuk membuat berbagai regulasi baru untuk mencegah krisis semakin memburuk. Negara-negara lain, baik di kawasan Eropa, Asia Pasifik maupun Timur Tengah, juga menyikapi krisis keuangan global ini dengan mengambil berbagai langkah serius secara simultan.[7]

Begitu juga dengan Indonesia, dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia sangat dalam dan luas bagi beberapa aspek ekonomi penting Indonesia, diantaranya berimbas signifikan terhadap perbankan, bursa saham, nilai tukar dan inflasi, ekspor-impor, sektor riel dan pengangguran. Namun, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dampak krisis global terhadap kondisi perbankan Indonesia. Dalam konteks perbankan, pemerintah perlu berhati-hati karena tidak ada yang dapat memperkirakan dalam dan luasnya krisis keuangan global ini.

Menyikapi permasalahan ini, pemerintah dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah yang sangat tepat untuk mengurangi kekhawatiran atau ketidakpercayaan publik terhadap kapabilitas dan likuiditas bank-bank nasional, yaitu antara lain:[8]

1. Menaikkan BI rate menjadi 9,5% untuk mengantisipasi depresiasi terhadap nilai rupiah dengan meningkatkan atraktifitas investasi dalam nilai rupiah akibat spread bunga domestik dan luar negeri yang cukup tinggi;
2. Meningkatkan jumlah simpanan di bank yang dijamin oleh pemerintah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 milyar, untuk mengantisipasi rush akibat kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan simpanannya di bank. Hal ini dilakukan dengan pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
3. Memperluas jenis aset milik bank yang boleh diagunkan kepada BI, yang tadinya hanya meliputi aset kualitas tinggi (SBI dan SUN), namun melalui Perpu, aset yang dapat dijaminkan diperluas dengan kredit lancar milik bank (ditujukan untuk mengantisipasi turunnya harga pasar SUN, yang terlihat dengan naiknya yield). Hal ini ditujukan untuk mempermudah bank dalam mengatasi kesulitan likuiditas, sehingga dapat memperoleh jumlah dana yang cukup dari BI.

Salah satu bank yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya sehinggga perlu penyelamatan dari Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia pada saat itu adalah Bank Century yang pada akhirnya melahirkan sebuah skandal.

Bank Century saat itu mengalami kesulitan likuiditas ketika krisis ekonomi global sedang berlangsung. Sehingga ketika pengurus Bank Century menyerahkan nasib banknya kepada Bank Indonesia, maka keputusan pun harus segera diambil dan akhirnya Bank Indonesia menyiapkan 2 (dua) opsi, yaitu antara menyelamatkan BC atau membangkrutkan BC, dan pilihan yang diambil oleh Bank Indonesia adalah menyelamatkan BC dengan cara memberikan dana talangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkat KSSK,[9] yang diketuai oleh Menteri Keuangan, pada tanggal 21 November 2008.

Keputusan pemberian dana talangan (bailout) tersebut diambil setelah melalui proses[10], sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Oktober 2008, Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengawas Bank (LPP) berjanji akan mempercepat penyelesaian permasalahan bank century.
2. Tanggal 5 November 2008, BI menetapkan BC sebagai bank dalam pengawasan khusus (Special surveillance unit).
3. Tanggal 13 November 2008, BC tidak dapat melakukan kliring, keterlibatan CAR (Rasio Kecukupan Modal).
4. Tanggal 14 Nopember 2008 BI memutuskan untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
5. Tanggal 16 November 2008, BI kembali meminta PSP untuk menyelesaikan komitmen tanggal 15 Oktober 2008 lalu.
6. Tanggal 18 November 2008, BI kembali memberikan FPJP tambahan dengan agunan berupa kredit lancar.
7. Tanggal 20-21 November 2008 KSSK memutuskan BC sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.
8. Desember 2008 Berdasarkan keputusan KSSK tersebut, maka LPS memberi dana sebesar Rp. 2.201 Trilyun.
9. Februari 2009 berdasarkan keputusan KSSK tersebut, maka LPS memberi dana sebesar Rp. 1.55 Trilyun.
10. Juli 2009 berdasarkan keputusan KSSK tersebut, maka LPS memberi dana sebesar dana Rp. 630 Milyar.