4. Hukum, Haniyeh menginginkan adanya reformasi, aktivasi, dan perlindungan aparat peradilan dengan semua insitusinya agar dalam bekerja mereka dapat melakukan tugasnya secara sempurna. Tentu hal ini harus didasari dengan Hukum Dasar Palestina atau UU Sementara yang berlaku di semenjak tahun 2003 dan bahkan belum diamandemen hingga sekarang.
5. Ekonomi, Haniyeh meminta pemerintahan pusat untuk mempertimbangkan kembali Protokol Ekonomi Paris untuk melakukan pembebasan ekonomi Palestina. Lebih lanjut, ia berfokus kepada elemen-elemen dalam skala ekonomi makro dan mikro untuk mensejahterakan rakyat dan negara tersebut nantinya.
6. Di bidang reformasi, Haniyeh menginginkan adopsi reformasi administrasi dan keuangan dengan tujuan mengeluarkan UU yang memperkuat upaya perlawanan terhadap korupsi, hal ini bisa jadi berasal dari pesimistik Haniyeh terhadap Fatah yang dinilai banyak melakukan korupsi selama ini.
7. Selanjutnya, Haniyeh memaparkan bagaimana nilai-nilai Palestina harus diperkuat. Hal tersebut meliputi nilai saling menghormati dan menghargai bahasa dialog, perihal persatuan rakyat, kestabilan internal, jaminan kesetaraan, menghargai pluralisme, kemitraan politik, dukungan atas para martir, kehidupan yang bermartabat, sokongan terhadap guru dan aparat pendidikan, perhatian kepada pemuda dan gerakan olahraga, penerapan rancangan UU terhadap orang dengan berkebutuhan khusus, hak-hak perempuan, dan dukungan terhadap LSM.
8. Hubungan internasional, Haniyeh berpendapat bagaimana Palestina seharusnya didukung oleh Liga Arab. Serta bagaimana pemerintahannya akan menegaskan tolerasi dan komitmen yang dilakukan oleh organisasi seperti Uni Eropa dengan mengedepankan hak-hak hukum internasional dan hukum humaniter.
Dalam berbagai arah gerak politik Haniyeh yang telah dipaparkan sebelumnya, Haniyeh sangat jelas menekankan bagaimana strategi pemerintahannya dalam menghadapi masalah yang dihadapi Palestina saat ini. Dalam beberapa poin, kita bisa melihat bagaimana Haniyeh mengedepankan perubahan yang ingin dibawa, sekaligus menjadi kritik bagi pemerintahan Fatah yang dinilai sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Palestina selama ini. Dari alasan ini, bisa kita pahami bahwa inilah yang menjadi dasar strategi agresi yang dilakukan oleh Hamas nantinya di masa pemerintahan Haniyeh.
Kesimpulan: Palestina Mana yang Mau Kita Perjuangkan?
Disebutkan dari sebelumnya bahwa kedua organisasi, partai politik, atau kelompok masyarakat ini lebih tepat disebut sebagai entitas. Pasalnya, Hamas dan Fatah merupakan wujud yang dalam perannya berubah-ubah dari bagaimana kita melihatnya. Sehingga jika kita berbicara dalam konteks perjuangan kemerdekaan Palestina, tidak mungkin bagi kita untuk mengesampingkan bagaimana Nasionalisme kedua entitas ini berperan penting dalam menentukan pendekatan seperti apa yang ingin dilakukan ke Palestina.
Perbedaan antara keduanya cukup terlihat jelas. Di luar Fatah yang menginginkan tanah Palestina untuk dibagi dua dengan Israel, sesuai dengan apa yang disepakati PBB sebelumnya, serta Hamas yang tidak sudi memberikan tanahnya ke Israel, perbedaan yang terjadi juga meliputi berbagai aspek perjuangan lainnya.
Misalkan dalam konteks ruang dialog dengan Israel.
Dari tahun 1948 hingga tahun 2000, tercatat setidaknya terdapat 10 lebih upaya kesepakatan mengenai masa depan Israel dan Palestina yang terjadi. Kesepakatan tersebut yaitu:
Perjanjian Gencatan Senjata (1949), Rencana Allon (1967) dan Rogers (1969), Konferensi Jenewa (1973), Camp David Accords (1978) dan KTT Kamp David (2000), Konferensi Madrid (1991) dan Kesepakatan Oslo (1993), serta pertemuan-pertemuan dalam skala kecil dan besar lainnya yang terjadi selama rentang waktu tersebut.
