e-KTP Diganti IKD, Bagaimana Masyarakat Kelas Bawah Tanpa Gadget Mengaksesnya?

Target pertama hingga tahun 2023 adalah 50 juta pengguna yang akan menjadi target peralihan e-KTP fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan solusi tentang perangkat yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai syarat bisa mengakses IKD tersebut. 

Apakah ada alternatif yang bisa memudahkan, mengingat secara ekonomi tak semua masyarakat Indonesia memiliki akses ke internet apalagi punya HP bersistem operasi android  versi 7.1.

Sehingga kemungkinan akan bisa memicu berbagai reaksi. Mengingat sebelumnya integrasi NIK KTP dengan NPWP juga menciptakan perdebatan dan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. 

Dan kali ini akan bertambah dengan akses internet yang tidak semua tempat, apalagi terpencil bisa mengaksesnya.

Tentang akses yang kemungkinan bisa bermasalah pemerintah tentu harus belajar dari kasus peralihan televisi analog ke digital yang juga tidak mudah, karena butuh alat bantu.

Memang berdasarkan hasil survei penggunaan TIK di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sudah punya smartphone. 

Jumlahnya hampir mencapai 2/3 dari total masyarakat Indonesia atau dua kali lipat dibandingkan dengan yang tidak punya smartphone. 

Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat urban lebih banyak yang punya smartphone dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. 

Tapi jumlah penetrasi smartphone di pedesaan juga sudah mencapai lebih dari 50,39% dari total masyarakat pedesaan. Artinya meskipun tinggal di desa, masyarakat Indonesia masih bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Dan hasil survei lainnya menunjukkan bahwa masyarakat rentang usia 20 – 29 tahun adalah kelompok usia dengan tingkat penetrasi smartphone yang paling tinggi (75,95%).