4. Eksperimen diskriminasi stimulus: Pavlov juga melakukan eksperimen diskriminasi stimulus dengan tujuan mengajari anjing  membedakan rangsangan yang berbeda. Misalnya, anjing dilatih untuk memberikan respons terkondisi hanya ketika mereka mendengar bel dengan frekuensi tertentu atau dengan karakteristik tertentu, sedangkan tidak merespons ketika stimulus lain dimainkan, seperti bel dengan karakteristik berbeda.
Hukum Eksperimen dari Ivan Pavlov
Hukum eksperimental Ivan Pavlov mengenai pengkondisian yaitu
- Hukum Respon: Hukum ini menyatakan bahwa ketika  stimulus netral terus-menerus dikaitkan dengan stimulus tak terkondisi yang memicu respons tertentu, maka stimulus netral tersebut menyebabkan respons yang sama meningkat atau terjadi pada organisme.
- Hukum Asosiasi atau Hukum Kontinuitas (Hukum Asosiasi atau Law of Continuity): Hukum ini menyatakan bahwa rangsangan yang secara terus-menerus dihadirkan bersama-sama pada waktu yang sama atau berdekatan selama pembelajaran membentuk hubungan atau keterkaitan yang kuat  antara rangsangan tersebut.
- Hukum Perbedaan atau Hukum Faktor D: Hukum ini menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan nilai stimulus tak terkondisi yang dihasilkan oleh  stimulus terkondisi berkaitan dengan kondisi pengalaman sebelumnya dengan  stimulus terkondisi yang sama. Dengan kata lain, kekuatan respon dipengaruhi oleh perbedaan antara stimulus tak terkondisi dan stimulus terkondisi.
Hukum-hukum ini membantu untuk memahami proses pembentukan asosiasi stimulus dalam pengkondisian Pavlov dan menjelaskan bagaimana stimulus netral menjadi terkondisi dan dapat menghasilkan respon yang sama seperti stimulus tidak terkondisi. Dalam eksperimen Pavlov, hukum-hukum ini menjelaskan bagaimana pengkondisian terjadi dengan mengasosiasikan bel (stimulus netral) dengan makanan (stimulus tidak terkondisi), yang pada akhirnya menyebabkan anjing mengeluarkan air liur  (respon terkondisi).
Bagaimana Behavioral Conditioning Ivan Pavlov dapat diterapkan dalam pemahaman, penjelasan, dan pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia?
Ada tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor lingkungan, budaya organisasi, dan tekanan sosial.Â
1. Faktor lingkungan yaitu Lingkungan dapat menjadi stimulus penting yang mempengaruhi berkembangnya perilaku koruptif. Jika kita ingin mengurangi angka korupsi di Indonesia, penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendorong korupsi. Hal ini memerlukan penguatan undang-undang, investigasi dan langkah-langkah anti-korupsi. Ketika masyarakat menyadari bahwa tindakan korupsi mendapat hukuman yang berat, mereka  berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku korupsi.  Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di berbagai bidang kehidupan, termasuk pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan insentif positif yang mendorong perilaku  jujur dan memperkuat kejujuran.
2. Budaya organisasi  juga menjadi faktor penting dalam berkembangnya perilaku korupsi. Jika budaya suatu organisasi mendorong atau menoleransi praktik korupsi, korupsi tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi  dan mereka dapat berperilaku korup.  Oleh karena itu, perlu dibangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan etika. Hal ini memerlukan penciptaan norma dan nilai positif serta  insentif dan penghargaan atas perilaku yang benar dan etis. Pendekatan ini mengharuskan masyarakat untuk menghindari perilaku korupsi dan mendorong tindakan yang jujur dan bertanggung jawab.Â
3. Tekanan sosial dapat mempengaruhi berkembangnya perilaku korupsi. Mengejar keuntungan pribadi, persaingan yang ketat, dan pengaruh  jaringan korup dapat menjadi motivasi yang mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan korupsi.  Untuk mengatasi tekanan sosial yang mendorong korupsi, penting untuk memperkuat norma-norma sosial yang menekankan kejujuran dan etika. Edukasi dan kampanye yang menyadarkan masyarakat akan dampak negatif  korupsi dapat membantu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat.
Bagaimana dampak yang terjadi dalam kejahatan korupsi di Indonesia?
