2. Pihak yang Terlibat: Proses perumusan kebijakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan pakar pendidikan. Partisipasi berbagai pihak ini penting untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
 Â
3. Konsultasi Publik: Dalam beberapa kasus, proses perumusan kebijakan juga melibatkan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Ini bisa berupa forum diskusi, pertemuan publik, atau survei online.
 Â
4. Drafting dan Revisi: Setelah mendapatkan cukup data dan masukan, draft kebijakan dibuat dan biasanya melalui beberapa tahap revisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Draft ini kemudian diajukan untuk persetujuan oleh otoritas yang berwenang.
 Implementasi Kebijakan
Setelah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah implementasi di lapangan. Tahapan ini melibatkan:
1. Pelatihan Guru dan Staf: Para guru dan staf pendidikan perlu dilatih untuk memahami dan menerapkan kebijakan baru ini. Pelatihan ini mencakup metodologi pengajaran baru, penggunaan alat evaluasi, serta pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai.
 Â
2. Sosialisasi kepada Siswa dan Orang Tua: Kebijakan baru harus disosialisasikan kepada siswa dan orang tua untuk memastikan mereka memahami tujuan dan manfaatnya. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan sekolah, surat edaran, atau media komunikasi lainnya.
 Â
