Mohon tunggu...
Riendita R P
Riendita R P Mohon Tunggu... Lainnya - Kampus UMB Dosen Pengampu Prof. Dr, Apollo, M.Si.Ak

Mahasiswa S2 Akuntansi Mercu Buana NIM 55522110024

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Diskursus Struktur Fabula dan Plot Kebijakan Pemeriksaan

6 Juli 2024   00:28 Diperbarui: 6 Juli 2024   00:28 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Apa Pengertian dari Diskursus Struktur Fabula dan Plot Kebijakan Pemeriksaan?

Diskursus Struktur Fabula

Struktur fabula merupakan salah satu aspek fundamental dalam analisis naratif. Fabula dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dalam sebuah cerita. Secara sederhana, fabula adalah "apa yang terjadi" dalam cerita, yang kemudian diolah oleh pengarang menjadi sebuah plot. Dalam struktur fabula, semua peristiwa yang terjadi dianggap sebagai bagian dari sebuah urutan linier yang tidak dipengaruhi oleh teknik naratif atau sudut pandang.

Misalnya, dalam sebuah cerita tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia, fabula mencakup semua peristiwa penting yang terjadi: bagaimana pahlawan tersebut mendapatkan misi, tantangan apa yang dihadapinya, bagaimana dia mengatasinya, hingga akhirnya mencapai tujuannya. Semua ini disusun dalam urutan waktu yang logis dan kronologis.

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam bentuk naratif yang sebenarnya, peristiwa ini mungkin tidak diceritakan dalam urutan kronologis. Di sinilah plot masuk, mengatur ulang peristiwa-peristiwa ini untuk menciptakan efek dramatis, ketegangan, atau kejutan. Oleh karena itu, memahami fabula adalah langkah pertama dalam memahami struktur cerita secara keseluruhan karena memberikan gambaran dasar dari urutan peristiwa yang mendasari cerita tersebut.

Plot Kebijakan Pemeriksaan

Plot kebijakan pemeriksaan, dalam konteks ini, bisa merujuk pada narasi atau alur cerita yang berkaitan dengan implementasi dan dampak dari kebijakan pemeriksaan dalam suatu sistem, seperti sistem pendidikan atau birokrasi pemerintahan. Ini mencakup bagaimana kebijakan pemeriksaan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan bagaimana dampaknya dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat.

Misalkan kita mengambil contoh kebijakan pemeriksaan dalam sistem pendidikan. Plot kebijakan pemeriksaan akan mencakup:

  1. Latar Belakang dan Motivasi Kebijakan: Mengapa kebijakan pemeriksaan ini diperlukan? Mungkin ada masalah dengan kualitas pendidikan, kesenjangan pendidikan, atau tekanan untuk memenuhi standar internasional.
  2. Proses Perumusan Kebijakan: Bagaimana kebijakan ini dirumuskan? Siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan? Apakah ada penelitian atau data yang mendasari kebijakan ini?
  3. Implementasi Kebijakan: Bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan? Apakah ada pelatihan untuk para guru dan staf? Bagaimana kebijakan ini disosialisasikan kepada siswa dan orang tua?
  4. Dampak Kebijakan: Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi siswa, guru, dan sistem

Bagaimana Implementasinya dalam bidang terkait?

 Latar Belakang dan Motivasi Kebijakan

Kebijakan pemeriksaan pendidikan sering kali dirumuskan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam sistem pendidikan. Beberapa alasan utama mengapa kebijakan ini diperlukan meliputi:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun