1. Kualitas Pendidikan: Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang bermutu tinggi. Kebijakan pemeriksaan membantu mengukur sejauh mana kurikulum dan metode pengajaran efektif dalam mencapai tujuan pendidikan.
 Â
2. Kesenjangan Pendidikan: Terdapat kesenjangan signifikan antara berbagai kelompok sosial-ekonomi, daerah perkotaan dan pedesaan, serta sekolah negeri dan swasta. Kebijakan ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan tersebut, memastikan akses yang lebih merata terhadap pendidikan berkualitas.
 Â
3. Standar Internasional: Banyak negara menghadapi tekanan untuk memenuhi standar pendidikan internasional agar lulusannya dapat bersaing di pasar global. Kebijakan pemeriksaan memastikan bahwa sistem pendidikan nasional sesuai dengan standar global tersebut.
 Â
4. Akuntabilitas: Kebijakan pemeriksaan juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah dan lembaga pendidikan. Ini penting untuk transparansi dan penjaminan mutu pendidikan.
Bagaimana untuk mengetahui  Proses Perumusan Kebijakan ?
Proses perumusan kebijakan pendidikan biasanya melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang berkepentingan:
1. Penelitian dan Data: Sebelum merumuskan kebijakan, biasanya dilakukan penelitian dan pengumpulan data untuk memahami kondisi dan kebutuhan sistem pendidikan. Ini melibatkan analisis statistik, survei, dan studi kasus.
 Â
