Akibat kondisi yang terjadi pada penduduk Jawa, Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan kritik tajam dari bangsa mereka sendiri. Kritik disampaikan para tokoh humanis, antara lain Conrad Theodore van Deventer, van Koll, dan Pieter Brooshoff yang mengelola surat kabar de Lokomotief di Semarang.
"Van Deventer dan van Koll melakukan kritik di parlemen Belanda. Sementara, Brooshoff selalu mengulas melalui tulisan kritik-kritik yang disampaikan keduanya di parlemen Belanda," tutur Wakidi.
Kritik yang disampaikan merupakan desakan kepada pemerintah untuk menjalankan politik balas budi terhadap penduduk pribumi. Hal itu karena penduduk pribumi telah berperan besar memberikan keuntungan terhadap Belanda dari tanah jajahan di Hindia Belanda.
Akibat desakan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menjalankan politik etis untuk menangani perbaikan kesejahteraan penduduk Jawa. Wakidi menerangkan, politik etis dilakukan melalui irigasi, edukasi, serta migrasi.
Perencanaan pelaksanaan ketiga hal itu mulai dipersiapkan setelah politik etis dicanangkan pada 1902. Wakidi mengungkapkan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian mendalam sebelum merealisasikan rencana.
"Sebelum melaksanakan migrasi atau kemudian dinamakan kolonisasi, Pemerintah Hindia Belanda melakukan penelitian. Mereka melaksanakan survei di beberapa lokasi yang akan menjadi tujuan kolonisasi nantinya," ungkap Wakidi.
Seiring pelaksanaan survei, Pemerintah Hindia Belanda pun melakukan uji coba kolonisasi. Uji coba dilaksanakan antarwilayah di Jawa, yaitu dari Kedu ke Banyuwangi. Hal itu ternyata gagal. Karena, pemerintah tidak melakukan perencanaan yang matang. Penduduk yang dipindahkan lalu dikembalikan ke lokasi awal.
Sementara, survei kolonisasi dilaksanakan di Pahiyang, Bengkulu; Sawah Lunto, Sumatera Barat; Madusari, Kalimantan Selatan; Gedong Tataan, Lampung; serta beberapa wilayah di Sulawesi Tengah.
Pemerintah Hindia Belanda, kata Wakidi, melakukan penelitian di lokasi-lokasi tersebut untuk terutama menilai kelayakan permukiman dan pertanian. Hasilnya, Gedong Tataan di Lampung dipilih menjadi lokasi kolonisasi pertama.
"Dari sekian wilayah yang disurvei, Lampung memiliki kepadatan penduduk terendah sebesar 5 jiwa per kilometerpersegi. Kepadatan penduduk di lokasi lain rata-rata 10 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk menjadi prioritas utama," urai Wakidi.
Menurut Muhajir, Pemerintah Hindia Belanda menganggap kolonisasi merupakan program besar. Supaya program tersebut berhasil, pemerintah pun melakukan penelitian secara serius.
