Badan Bank Tanah: Kepentingan Publik atau Investor?

1. Pengaturan Akses yang Terstruktur dan Terbuka

Badan Bank Tanah perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam hal siapa yang berhak mendapatkan akses terhadap tanah yang dikelola, baik itu untuk kepentingan publik atau sektor swasta. 

Hal ini termasuk adanya sistem pemberian tanah yang transparan dan berbasis kebutuhan rakyat, seperti alokasi tanah untuk perumahan rakyat atau sektor pertanian kecil.

Penggunaan sistem e-Government atau platform digital untuk mempublikasikan informasi tanah, prosedur distribusi, dan laporan penggunaan tanah secara terbuka kepada publik. Merupakan langkah yang sangat baik.

2. Prioritaskan Redistribusi untuk Rakyat Miskin

Kebijakan redistribusi tanah yang lebih pro-kerakyatan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan bahwa tanah yang dikelola oleh BBT dapat dialokasikan untuk rakyat miskin, petani, atau kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap tanah.

Namun, tidak kalah penting adalah memberikan fasilitas pelatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat dalam pengelolaan tanah yang telah didistribusikan.

3. Berikan Insentif bagi Investasi yang Berkelanjutan

Agar investor tertarik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tanah yang dikelola oleh BBT, mereka perlu diberikan insentif yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial. 

Ini bisa berupa insentif fiskal atau kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

4. Keterlibatan Publik dan Perlindungan Hak Masyarakat serta Lingkungan