Dalam beberapa kasus yang diakui (sah secara hukum) adalah keputusan siapa Ketua Umum dan Sekjen Parpol serta AD/ART parpol.
Seperti kita tahu bahwa Parpol umumnya mempunyai patron, tetapi bila sang patron melepas kedudukan sebagai Ketua Umum, maka akan muncul petualang politik yang mengincar posisi tersebut.
Sebagai contoh, PDIP tetap kokoh karena Megawati sebagai patron masih kuat sebagai Ketum.
Demikian juga Gerindra, dimana Prabowo sebagai Patron panutan masih menjadi Ketum, juga Surya Paloh sebagai patron dan Ketum NasDem.
Dahulu Golkar yang dikontrol penuh oleh Pak Harto selama 32 tahun, dengan lepasnya kontrol sang patron, Golkar sempat goyah.
Tetapi karena tiga dekade berkuasa, Golkar sukses mencetak politisi kelas begawan, sehingga tetap kokoh walau timbul konflik internal. Beberapa tokoh utamanya bahkan mampu membuat parpol dan sukses.
Ini artinya apa? Posisi Pak SBY sebagai patron dan kini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat secara hukum tidak kuat di Kemenkumham.
Kasus PKB adalah contoh konkret, di mana Gus Dur sebagai Godfather PKB dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Syura, tumbang dimata hukum oleh keponakannya, Muhaimin yang diakui Menkumham sebagai Ketua Ummum PKB.
Nah, dalam kasus Partai Demokrat, setelah SBY sebagai patron melepas posisi Ketum dan dipegang anaknya AHY, maka beberapa pemain politik berani menabrak SBY, karena ada celah dan posisinya mereka nilai lemah.
KLB dimotori beberapa mantan tokoh Demokrat yang pasti tahu titik rawan eks rumah politik mereka unuk menyerang kepemimpinan AHY.
Mereka akan menyerang AD/ART hasil kongres 2020 serta istilah partai dinasti atau keluarga, inilah yang menjadi pertaruhan.
