Masalah Ekspor dan Impor di Indonesia Sebagai Salah Satu Ancaman Pertahanan Negara di Bidang Ekonomi

Wakil Presiden RI periode sebelumnya, Yusuf Kalla (Selasa, 4 September 2018), mengatakan bahwa ekspor Indonesia harus lebih ditingkatkan. Hal itu bertujuan untuk menurunkan rupiah dari Rp. 14,800,- menjadi sebesar Rp. 12.750,-. Selanjutnya impor harus dikurangi, seperti barang mobil mewah, tas branded, atau bahkan parfum. Tentu jika dapat dilakukan, Indonesia harus mampu untuk menyediakan kebutuhan produk-produk tersebut secara mandiri meski tak semua komoditi. Sehingga kita juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.[16] 

 

Selain itu, ketika kita mampu dalam membangun sebuah usaha maupun UMKM, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengedukasi para pelaku pasar lainnya. Edukasi tersebut berkaitan dengan produktifitas serta mendorong pemerintah agar bisa memfasilitasi kegiatan ekspor dari segi aturan dan kebijakan maupun dari segi perhatian, bukan semata mata melalui birokrasi yang rumit. Tentu edukasi yang diberikan bersifat kontinu melalui segala platform, termasuk platform media social poster, maupun seminar, dll.

 

Apabila edukasi yang dilakukan dapat secara konsisten menjaring pengikut dalam jumlah besar, maka saatnya untuk menggalakan aksi ekspor secara masif dari berbagai kalangan UMKM, maupun pengusaha industri besar. Cara-cara tersebut memang dapat dikatakan sangat sederhana, karena kami juga berkeyakinan bahwa terdapat tantangan yang jauh lebih besar dalam membangun sebuah pertahanan ekonomi yang kuat dengan salah satunya melakukan kegiatan ekspor.

 

Selain itu, untuk saat ini mungkin terdapat langkah dan sikap yang dapat sesegera mungkin dapat kita implementasikan untuk segera membantu dan turut serta dalam upaya bela negara dalam sektor ekonomi, yakni kita berperan sebagai konsumen yang cerdas. Kita dapat membantu ekonomi dalam negeri dengan membeli produk-produk hasil produksi negeri sendiri. Kita, masyarakat Indonesia harus saling membantu agar uang kita tetap berputar di negeri sendiri, bukan membeli produk luar secara berlebihan. Jika membeli produk impor, berarti kita memberikan uang kita kepada negara asing, dan itu akan merugikan devisa negara kita.

 

Untuk masalah mengenai kegiatan impor, malah memiliki berbagai macam hambatan yang cukup variatif. Mulai dari kasus penyelundupan hingga kasus suap, yang ironisnya dilakukan oleh pejabat negara. Hal-hal semacam itu sesungguhnya amat tak bermoral dilakukan. Indonesia perlu terobosan-terobosan yang inovatif sehingga kita tidak perlu lagi melakukan impor terhadap kebutuhan yang di negara kita sendiri sebenarnya mampu untuk mandiri yaitu seperti swasembada pangan, beras, bawang dan kebutuhan pokok lainnya. Meski begitu, impor tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang oleh negara kita masih belum mampu memenuhinya. Karena memang pada dasarnya perdagangan internasional bukan semata-mata mencari keuntungan, namun dapat menjual kelebihan barang disuatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih baik, dapat memperluas pasar, dapat menjalin persahabatan antar negara, serta dapat terjadi proses pertukaran teknologi.[17]

 

Pejabat yang seharusnya bekerja keras untuk membuat aturan dan kebijakan agar negara terus memperkuat sektor pertahanan ekonomi, justru  malah menyalahgunakan kewenangannya. Para pejabat justru melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi seperti suap dan korupsi. Untuk itu, kita memiliki beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan yang sebenarnya sudah menjadi budaya lama bagi para pejabat kita. Tentu cara yang paling dapat kita lakukan untuk saat ini adalah, memulai dari diri kita terlebih dahulu. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki dan menerapkan etika dan moral yang baik, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang orang disekitar kita, utamanya sikap jujur, tidak serakah, dan juga peduli terhadap masyarakat. Penting sekali untuk membiasakan karakter tersebut tertanam dalam pikiran bawah sadar kita sebagai seorang mahasiswa yang kedepannya juga memiliki potensi sebagai seorang pejabat publik.