Masalah Ekspor dan Impor di Indonesia Sebagai Salah Satu Ancaman Pertahanan Negara di Bidang Ekonomi

 

Kasus suap impor daging bermula ketika KPK menerima laporan bahwa terdapat transaksi yang dilakukan di kantor PT. Indoguna Utama, terkait impor daging. Setelahnya KPK bergerak cepat dengan mengikuti Ahmad Fathonah dan menangkapnya di mobil dengan seorang mahasiswi dan ditemukan uang senilai satu miliar rupiah. Uang tersebut diberikan oleh Juard effendi dan Arya Abdi Effendi. Selain itu, penyidik juga menemukan bukti penerima suap lainnya yakni Luthfi Hassan. Keduanya dijerat dengan pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999.[14]

 

Rencana Aksi

Melihat kondisi ekspor impor sebagai salah satu aspek pertahanan Indonesia dalam bidang ekonomi yang memiliki segala permasalahan serta melencengnya implementasi dari kebijakan perundang-undangan yang telah dibuat, membuat kita harus lebih sadar untuk saling bekerja sama berperan dalam  membangun pertahanan negara dalam sektor ekonomi sebagai salah satu bentuk upaya bela negara. Untuk itu peran-peran tersebut dapat dirumuskan dalam sejumlah rencana aksi, sebagai wujud peran nyata dalam membantu aksi bela negara.

Masalah yang muncul akibat dari implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dari sudut pandang implementasi nilai nilai bela negara dapat kita susun sesuai bahasan pada analisis masalah. Pertama, masalah ekspor yang masih lemah. Kedua, dalam sektor impor masih banyak terjadi pelanggaran hukum.

Mengenai masalah ekspor yang masih belum bertenaga dalam melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dan bersaing dengan pasar global. Sebenarnya perdagangan di Indonesia memiliki daya pikat dan daya tarik tersendiri bagi pasar global, namun harus diakui daya saing produk Indonesia memang masih kurang. Salah satu faktor lemahnya daya saing produk lokal yakni dari segi aturan. Aturan-aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah biasanya terlambat karena jika dilihat dari fakta kasus yang ada ketika sudah terjadi kasus atau masalah pemerintah baru menyedari mengenai pentingnya aturan yang mengatur hal tersebut dan juga cenderung membebankan para pengusaha, investor, maupun UMKM, sehingga kelemahan tersebut berdampak pada lemahnya daya ekspor. Padahal ada daya pikat dan daya tarik seperti letak geografis strategis yang ditunjang dengan populasi besar dengan keamanan yang stabil.[1]

 

Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan sebisa mungkin mempermudah proses kegiatan ekspor, pemerintah juga harus mulai membantu memberi modal khususnya kepada UMKM dan juga memberi fasilitas untuk mempromosikan produk-produk unggul Indonesia.  Tentu kita memiliki rencana aksi sesuai dengan kapasitas kami sebagai mahasiswa. Rencana tersebut terdapat beberapa cara. Cara pertama yakni menggunakan hak berpendapat sebagai salah satu warga negara. Cara-cara berpendapat tersebut dapat dilakukan dengan memposting pendapat kami di sosial media. Jika dimungkinkan suara kami yang belum didengar, maka kami juga bisa merencanakan aksi demontrasi. Hingga menggelar forum diskusi terbuka. Namun cara-cara tersebut akan banyak menemui hambatan.

 

Cara kedua, yakni dilakukan dengan cara yang soft, atau secara langsung bukan sekedar mengungkapkan pendapat belaka. Cara ini yaitu dengan terlibat secara langsung dalam proses kegiatan ekonomi dalam rangka membangun dan mempertahankan kekuatan ekonomi bangsa. Cara-cara tersebut mulai dari, menjadi seorang entrepreneur, mendirikan sebuah UMKM yang bukan hanya semata-mata mencari keuntungan saja. Lebih dari itu menciptakan sebuah produk atau komoditi yang inovatif dan sedang dibutuhkan oleh pasar, utamanya pasar global dan bisa memberikan konribusi dalam sektor perekonomian negara juga turut memakmurkan kehidupan rakyat. Selain itu, kami para mahasiswa juga dapat membentuk sebuah komunitas ekspor yang bertujuan untuk memberi dan bertukar wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana cara menjadi pengusaha dan cara mengekspor produk lokal dengan strategi yang baik.