Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan tujuan penelitian.
H. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan warga negara indonesia diatur oleh berbgai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta perturan perlindungan warga negara indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri. Selain itu terdapat perturan dalam PERMENLU Nomor 5 tahun 2018, Pasal 1 Ayat menyatakan bahwa perlindungan warga negara indonesia di luar negeri adalah segala Upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara indonesia di luar negeri.
Analisis terhadap ketentuan hukum menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam upaya perlindungan hukum terhadap warga negara. Kementerian luar negeri adalah kementerian yang bertanggung jawab atas kepentingan luar negeri. Kementerian luar negeri juga berfungsi untuk melakukan diplomasi atau melaksanakn kebijakan hubungan luar negeri. Termasuk dalam melindungi warga negara yang berada di luar negeri. Kemeterian luar negeri dipimpn oleh menteri luar negeri sebagai kabinet. Tugasnya Kemenlu yakni untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri serta membentu tugas presiden dalam melaksakan tugas negara.
Penelitian ini membahas kondisi warga negara yang berada di luar negeri saat masa pandemic covid-19 yang mengakibatkan banyaknya warga negara indonesia yang berada di luar negeri tidak dapat kembali pulang ke indonesia karena adanya kebijakan lockdown oleh banyak negara. Selain itu upaya pemenuhan kebutuhan WNI yang berada di luar negeri menjadi terhambat, distribusi pangan, obat serta alat kesehatan sangat terbatas. Serta sektor ekonom menjadi yang paling mengalami dampak buruk sebab banyak WNI yang bekerja diluar negeri mengalami penurunan gaji dan pemutusan hubungan kerja.
Kementerian luar negeri telah menetapkan fokus utama semenjak pandemi ini terjadi. Yakni kebijakan yang diambil ialah perlindungan WNI di luar negeri ketika covid dengan menggunakan hosting perwakilan indonesia serta menyediakan aplikasi pemberitahuan informasi yang diperlukan WNI selama di luar negeri. Selain itu, Kemenlu juga menyelamatkan dan memulangkan WNI dari negara yang banyak memiliki pekerjaan migran seperti Hongkong, Arab Saudi serta Malaysia.
Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhdap WNI di luar negeri adalah keterbatasan informasi terkait permasalahan yang terjadi baik pihak keluar WNI maupun pihak terkait di luar negeri. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri harus tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelindung serta pendamping WNI yang berada di luar negeri.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menghadapi berbagai isu global dan regional, pemerintah indoneis perlu peran penting dari Kemenlu. Pemerintah akan memeberikan perhatian lebih terhadap warga negara indonesia yang berada di luar negeri. Dalam hal ini peran kementerian dalam negeri akan sangat besar sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Republik Indonesia.
I. Kelebihan, Kekurangan serta Saran
Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia khususnya yang berada di luar negeri. Metode studi kepustakaan yang digunakan juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam analisis data memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhdap warga negara indonesia dan peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri.
