Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data medis pasien di rumah sakit sangat penting untuk menjaga privasi dan hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan perlunya rumah sakit mematuhi ketentuan hukum dan membentuk mekanisme yang kuat untuk melindungi dan mengamankan data pasien. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan.
I. Kelebihan, Kekurangan serta Saran
Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data medis pasien di rumah sakit. Metode studi kepustakaan yang digunakan juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam analisis data memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data medis pasien di rumah sakit.
Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penggunaan data primer, seperti wawancara dengan pihak rumah sakit atau pasien, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan data medis pasien di rumah sakit. Kedua, penelitian ini hanya menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, tanpa melibatkan perspektif praktisi atau ahli hukum yang berpengalaman dalam bidang ini. Perspektif mereka dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi kerahasiaan data medis pasien di rumah sakit.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, penelitian ini dapat dilengkapi dengan penggunaan data primer, seperti wawancara dengan pihak rumah sakit atau pasien, untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka. Selain itu, melibatkan praktisi atau ahli hukum yang berpengalaman dalam bidang ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi kerahasiaan data medis pasien di rumah sakit.
Saran lain yang dapat diberikan adalah melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak rumah sakit dan pasien untuk mendapatkan gambaran.
Review Jurnal 3
Reviewer : Naufal Ahmad (STB 4396 / No.Absen 33)
Dosen Pembimbing : Bapak Markus Marselinus, S.H.,M.H.
Judul : PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19
Penulis : Elvira Dewi Ginting
Penerbit : Universitas Al-Azhar
Jurnal : Jurnal Normatif
Volume & Tahun : Vol 2 No 1 - Juni 2022
Link Artikel Jurnal : https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/174
A. Pendahuluan / Latar Belakang
Jurnal yang berjudul “PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TERHADAP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19” ini langsung menuju ke topik bahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini.
Penelitian ini berfokus pada peran kementerian luar negeri dalam menghadapi isu global maupun regional khususnya juga terhadap perlindungan warga negara indonesia di luar negeri. Indonesia telah menjalin hubungan antar negara untuk menangani kasus atau permasalahan di dunia seperti covid-19. Diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengekuan hukum yang sama didepan hukum” sehingga setiap warga negara indonesia wajib diberikan perlindungan hukum oleh negaranya baik warga negara indonesia yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Covid-19 merupakan bencana alam yang berhasil mengacaukan tatanan bernegara mualai dari aspek social, politik, ekonomi, Pendidikan, budaya dan sebagainya. Mengingat maraknya kasus covid-19 di dunia, terpaksa banyak negara yang melaksanakan lockdown sehingga banyak warga negara indonesia yang tidak dapat Kembali ke indonesia. Maka peran kementerian luar negeri dalam hal ini cukup besar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah indonesia.
B. Konsep / Teori dan Tujuan Penelitian
