Mohon tunggu...
Muhamad Rafli Pribadi
Muhamad Rafli Pribadi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Mercubuana

NIM : 43223010022 Jurusan : Akuntansi Kampus : Universitas Mercu Buana Jakarta Dosen Pengampu : Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

19 November 2024   21:26 Diperbarui: 19 November 2024   22:17 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Powerpoint Apollo, Prof. Dr, M.Si.Ak

Pemerintah harus membuka akses informasi kepada publik terkait proyek-proyek besar.

Semua proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara online melalui platform yang dapat diakses oleh masyarakat.

  1. Penguatan Peran Lembaga Pengawas

Memberikan sumber daya tambahan kepada KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengawasi proyek besar.

Meningkatkan koordinasi antar-lembaga pengawas untuk memastikan integritas proses pengadaan.

  1. Digitalisasi Sistem Pemerintahan

Penerapan sistem e-governance dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan penyedia barang/jasa, sehingga meminimalkan potensi kolusi.

Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk menciptakan rekam jejak yang transparan dan tidak dapat diubah.

  1. Membangun Budaya Anti-Korupsi di Masyarakat

Pendidikan anti-korupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak dini untuk menciptakan generasi yang memiliki nilai integritas tinggi.

Media massa dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam kampanye anti-korupsi secara berkelanjutan.

  1. Peningkatan Efek Jera melalui Penegakan Hukum yang Tegas

Hukuman bagi pelaku korupsi harus diperberat, termasuk penyitaan aset dan larangan seumur hidup dari jabatan publik.

Kasus-kasus korupsi besar harus dipublikasikan secara transparan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

  1. Penerapan Sistem Whistleblower yang Efektif

Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi pelapor kasus korupsi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun