Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna

Membangun mekanisme pelaporan anonim untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah.

Pengintegrasian Pendekatan dalam Kebijakan Nasional

Penerapan pendekatan Klitgaard dan Bologna dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional untuk memberantas korupsi secara sistematis. Contohnya adalah penguatan mekanisme akuntabilitas melalui undang-undang, penggunaan teknologi

• Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University of California Press.
  Buku ini menjadi dasar pendekatan teoretis Robert Klitgaard dalam memahami korupsi melalui rumus "Korupsi = Monopoli + Diskresi - Akuntabilitas".

• Bologna, J., & Lindquist, R. J. (1995). Fraud Auditing and Forensic Accounting. John Wiley & Sons.
  Buku ini menjelaskan teori "Fraud Triangle" dan pendekatan audit forensik untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.

• Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index.
  Data dan analisis terkait persepsi korupsi global, termasuk posisi Indonesia dalam peringkat tahunan.

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  Dasar hukum utama dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Laporan Tahunan KPK.
  Menyediakan data statistik dan analisis terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia.

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2021). Audit Proyek e-KTP.
  Laporan audit khusus terkait pengelolaan anggaran proyek e-KTP, yang menjadi dasar investigasi kasus korupsi tersebut.

• Mulyadi, M. S. (2020). "Peran Budaya dalam Praktik Korupsi di Indonesia". Jurnal Etika dan Integritas, 15(3), 45-62.
  Artikel ini membahas pengaruh budaya dalam praktik korupsi, khususnya di Indonesia.

• Antaranews. (2017). "Kasus Korupsi e-KTP: Kronologi dan Dampaknya".
  Artikel investigasi yang merinci jalannya korupsi dalam proyek e-KTP dan dampaknya terhadap masyarakat.

•