Strategi untuk Mengurangi Monopoli Kekuasaan:
Desentralisasi Keputusan Proyek: Keterlibatan banyak pihak, termasuk lembaga pengawas independen, diperlukan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Penerapan Sistem Tender Terbuka: Semua proses pengadaan harus dilakukan secara transparan melalui sistem digital berbasis e-procurement, sehingga masyarakat dan media dapat ikut memantau.
- Diskresi yang Terlalu Besar
Diskresi yang diberikan kepada pejabat tinggi dalam proyek ini sangat besar. Mereka memiliki keleluasaan dalam menentukan alokasi anggaran, memilih pemenang tender, dan menyusun kontrak. Kurangnya batasan diskresi menyebabkan penyalahgunaan wewenang secara sistematis, seperti penggelembungan harga dan manipulasi spesifikasi teknis.
Strategi untuk Membatasi Diskresi:
Penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur): Setiap tahap proyek harus memiliki pedoman operasional yang jelas, sehingga diskresi pejabat dapat diminimalkan.
Audit Berkala: Kegiatan audit oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dilakukan secara teratur untuk memverifikasi keputusan yang diambil.
- Kurangnya Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam proyek e-KTP sangat lemah, terutama karena pengawasan eksternal yang tidak berjalan optimal. Mekanisme check-and-balance yang seharusnya dilakukan oleh lembaga seperti BPK tidak dilakukan secara mendalam. Hal ini memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan praktik korupsi hingga kasus ini menjadi besar.
Strategi untuk Meningkatkan Akuntabilitas:
Penguatan Peran Pengawas Eksternal: Lembaga seperti BPK, KPK, dan Ombudsman harus dilibatkan sejak awal untuk mengawasi setiap proyek besar.
Whistleblower Protection: Pemerintah perlu menyediakan mekanisme perlindungan bagi pelapor dugaan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Penerapan Pendekatan Jack Bologna
Jack Bologna menawarkan perspektif psikologis melalui Fraud Triangle, yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Ketiga elemen ini memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi individu dalam melakukan korupsi.
- Tekanan (Pressure)
Banyak pelaku korupsi dalam kasus e-KTP menghadapi tekanan finansial atau politik yang memengaruhi keputusan mereka. Misalnya, Setya Novanto, sebagai seorang politisi, merasa perlu mengamankan dukungan dari koleganya melalui pembagian suap. Selain itu, beberapa pejabat menggunakan uang hasil korupsi untuk membayar utang pribadi atau mendanai gaya hidup mewah.
