Pemerintah harus membuka akses informasi kepada publik terkait proyek-proyek besar.
Semua proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara online melalui platform yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Penguatan Peran Lembaga Pengawas
Memberikan sumber daya tambahan kepada KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengawasi proyek besar.
Meningkatkan koordinasi antar-lembaga pengawas untuk memastikan integritas proses pengadaan.
- Digitalisasi Sistem Pemerintahan
Penerapan sistem e-governance dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan penyedia barang/jasa, sehingga meminimalkan potensi kolusi.
Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk menciptakan rekam jejak yang transparan dan tidak dapat diubah.
- Membangun Budaya Anti-Korupsi di Masyarakat
Pendidikan anti-korupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak dini untuk menciptakan generasi yang memiliki nilai integritas tinggi.
Media massa dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam kampanye anti-korupsi secara berkelanjutan.
- Peningkatan Efek Jera melalui Penegakan Hukum yang Tegas
Hukuman bagi pelaku korupsi harus diperberat, termasuk penyitaan aset dan larangan seumur hidup dari jabatan publik.
Kasus-kasus korupsi besar harus dipublikasikan secara transparan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
- Penerapan Sistem Whistleblower yang Efektif
Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi pelapor kasus korupsi.
