Dari semua itu dapat dikonklusikan bahwa suatu keutamaan mensinkronisasikan  antara yang diperintah dan yang memerintah (pusat dan Daerah instansi terkait ) menjadi suatu nilai believe and government trust tersendiri dan selanjut menjadikan partisipasi aktif masyarakat pengguna mobil akan berperan lebih dalam mensukseskan pembangunan.
Saran :
Pembahasan lebih mendalam tentu akan banyak jalan yang  dapat dipertimbangkan untuk suatu Regulasi Ganjil-genap. Dalam hal  menentapkan design regulasi ini sebaiknya dibarengi naskah akademis yang diambil dari dewan pakar  professional, dilibatkan juga DPR/DPRD dan stake holder. Bahwa ketentuan /Perda yang diambil tidak boleh berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.
Tata cara penetapan regulasinya diatur lebih rinci dan jelas mekanismen serta koordinasi dengan stake-holder dan instansi terkait.
Teknis :
- Pemerintah Pusat harus berani menaikan PPn import , PPN terhadap mobil pribadi dan juga barang komponen terkait lainnya. (terutama u Built-in) Â
- Ke dua, Pemda naikan Pajak Kendaraan Bermotor (pribadi) dan retribusi parkir. Melakukan pembatasan parkir diarea perumahan. Misalnya, paling banyak 2 mobil untuk satu hunian, apabila terdapat kelebihan jumlah mobil yang ditentukan  yang diparkir akan dikenakan denda)
- Ketiga, Scrape untuk mobil katagori tua.
- Ke empat, reformasi moda transportasi umum dan swasta dalam suatu sytem yang canggih dan terpadu. (bisa naik apa saza dengan relative tarifnya terjangkau ).
Referensi :  Negara Tetangga di Pulau Penang dan KL transportasi umum gratis, dan           Â
          ongkos parkir perjam ditetapkan tinggi.
Evaluasi dari beberapa kajian ilmiah bersifat adil dan memperhatikan hak-hak private, maka perpanjangan berlakunya ketentuan ganjil-genap dapat ditinjau ulang.
Kecerdasan dan keariefan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan nilai kepentigan public lebih luas dirasa menjadi penting.
Bambang Prasetia,
