Mohon tunggu...
Yovinus
Yovinus Mohon Tunggu... Penulis - laki-laki

Hidup itu begitu indah, jadi jangan disia-siakan. Karena kehidupan adalah anugerah Tuhan yang paling sempurna bagi ciptaanNya

Selanjutnya

Tutup

Politik

Viral-Pengangkatan Pejabat Negara Berdasarkan Kekayaan dan Popularitas

16 Oktober 2024   08:04 Diperbarui: 17 Oktober 2024   07:53 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Krisis Kepemimpinan

Ketika pejabat yang tidak kompeten terus diangkat, negara akan menghadapi krisis kepemimpinan. Krisis ini tidak hanya berakibat pada kegagalan dalam menangani masalah domestik, tetapi juga menurunkan posisi negara di kancah internasional.

Negara yang dipimpin oleh individu yang tidak memiliki kapasitas dan keahlian yang memadai akan sulit bersaing di tingkat global dan akan tertinggal dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan diplomasi.

6. Solusi: Mengutamakan Meritokrasi dan Transparansi

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi suatu negara untuk kembali mengedepankan prinsip meritokrasi, di mana pengangkatan pejabat negara didasarkan pada kompetensi, keahlian, dan integritas, bukan kekayaan atau kedekatan dengan kekuasaan.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem ini antara lain:

    Reformasi Sistem Rekrutmen Pejabat Publik

    Sistem rekrutmen pejabat negara harus didesain sedemikian rupa agar transparan dan berbasis pada kompetensi. Proses seleksi yang ketat dan independen dapat membantu memastikan bahwa individu yang diangkat memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas yang diembannya.

    Penguatan Aturan Anti-Korupsi

    Korupsi yang terjadi akibat politik uang dapat diminimalisasi dengan memperkuat aturan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik korupsi, termasuk dengan memperketat regulasi pendanaan kampanye politik dan mengawasi praktik lobi.

    Pendidikan Politik Masyarakat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun