Fenomena selebritisasi politik, di mana selebriti atau tokoh populer beralih ke politik, sering kali menjadi contoh yang nyata dari bagaimana popularitas dapat menggantikan kompetensi.
Dalam banyak kasus, selebriti yang terjun ke dunia politik lebih mengandalkan citra publik dan pengaruh media sosial daripada gagasan atau program kebijakan yang konkrit.
Ini menyebabkan kualitas perdebatan politik menurun, karena isu-isu serius diabaikan demi mengejar sensasi atau drama politik yang hanya bertujuan meningkatkan popularitas.
Dampak Terhadap Demokrasi
Pengangkatan pejabat berdasarkan popularitas dapat merusak esensi demokrasi yang sejatinya mengutamakan keterwakilan dan kompetensi. Ketika pejabat yang dipilih hanya berdasarkan seberapa terkenal mereka di mata publik, keputusan kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat populis dan berjangka pendek.
Kebijakan populis ini sering kali hanya bertujuan memenangkan pemilu berikutnya atau mempertahankan citra positif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap negara dan masyarakat.
4. Uang sebagai Alat Politik dan Kekuasaan
Uang sering kali menjadi alat utama dalam dunia politik. Kampanye politik yang mahal membutuhkan dana besar, dan ini membuka pintu bagi orang-orang yang memiliki kekayaan melimpah untuk lebih mudah meraih kekuasaan.
Uang tidak hanya berperan dalam kampanye politik, tetapi juga dalam memengaruhi kebijakan setelah pejabat tersebut terpilih. Individu yang memiliki banyak uang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan melalui jalur lobi atau bahkan membeli dukungan politik dari anggota parlemen atau pejabat lainnya.
Politik Uang dan Korupsi
Politik uang menjadi masalah serius di banyak negara, terutama di negara-negara yang sistem demokrasinya masih rapuh. Pejabat yang terpilih melalui politik uang biasanya lebih loyal kepada pemberi dana kampanye daripada kepada konstituennya.
