“Kami, pengurus pusat meminta klarifikasi BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang,” ungkapnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut merespons soal adanya isu ini. Ketua MUI, KH Cholil Nafis mengatakan jika isu itu benar, maka hal tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila khususnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa.
“Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/82024).
Cholil mengatakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat janggal dan tidak rasional sehingga membuat kontroversi di masyarakat.
“Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berhijab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu,” ucapnya.
Untuk itu, jika paksaan mencopot hijab itu benar adanya, Cholil meminta kepada petugas PASKIBRAKA Muslimah untuk mundur secepat mungkin.
“Bismillah, Adik-adik perempuan PASKIBRAKA yang sudah biasa berjilbab kemudian dipaksa untuk membuka jilbabnya saya arahan institusinya, baiknya pulang saja. Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdliatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai aturan larangan jilbab untuk PASKIBRAKA Nasional 2024 harus dikoreksi.
“Peraturan lepas hijab itu tidak relevan” ujarnya kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024).
Gus Fahrur menilai, penggunaan hijab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota PASKIBRAKA. Selain itu, jilbab juga tidak mengurangi kekompakan yang menjadi substantif dalam PASKIBRAKA.
“Seharusnya penggunaan hijab bukan halangan untuk berprestasi dan berkreasi,” ucapnya.
