Mohon tunggu...
Muh Alvan Saefulloh
Muh Alvan Saefulloh Mohon Tunggu... Mahasiswa - ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴀᴛ ᴅᴇᴘᴀʀᴛᴍᴇɴᴛ ᴏꜰ ᴘᴜʙʟɪᴄ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴꜱ

ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ|ᴘᴜʙʟɪᴄ ꜱᴘᴇᴀᴋᴇʀ|ᴇᴅᴜᴄᴀᴛᴏʀ|ᴀᴄᴛɪᴠᴇʟʏ ᴘᴀʀᴛɪᴄɪᴘᴀᴛɪɴɢ|ʀᴇʟɪɢɪᴏᴜꜱ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴛɪᴏɴᴇʀ|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Aturan Lepas Hijab bagi PASKIBRAKA Perempuan, Yudian Wahyudi Tuai Tanggapan Publik "Apakah Masih Layak Menjadi Ketua BPIP ?"

15 Agustus 2024   11:06 Diperbarui: 15 Agustus 2024   14:49 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Potrait prosesi pengukuhan 

Akibat yang dilakukan oleh Bapak Yudian, para awak media pun mulai dari netizen jurnalism, bahkan Pengurus Pusat Purna PASKIBRAKA Indonesia (PPI), MUI, dan juga PBNU ikut memberikan tanggapan dan komentar penolakan keras atas aturan tersebut.

Seperti pada unggahan detikcom di Instagram, tentang “Ramai soal PASKIBRAKA 2024 Tak Berhijab, BPIP Buka Suara.”. Dengan nama @sabilakaa berkomentar, “Di dalam Al-Quran ada perintah untuk patuh kepada pemimpin, tapi kalau perintah tersebut melanggar syariat islam tinggalkan, DAN INI JELAS MELANGGAR SYARIAT!!!.” Tulis dalam komentarnya. @sefiiyaa juga ikut berkomentar, “Pas latihan mah pake jilbab… pas tampil di bilang sukarela lepas jilbab????? Hey….. mereka terpaksa kali, masa iya minta pulang, batal tampil, udah berapa lama mereka latihan… kesel.”

Sementara PPI menyayangkan adanya 18 calon PASKIBRAKA putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara pada selasa (13/8/2024). Ketua Umum PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program PASKIBRAKA memberikan klarifikasi.

“Tentunya BPIP selaku pengelola dan Penanggung Jawab Program PASKIBRAKA bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila,” kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakatra, Rabu (14/08/2024)

Dia juga berharap, BPIP mengklarifikasi saol ini agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

“Kami, pengerus pusat meminta klarifikasi BPIP selaku penanggungjawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang,” ungkapnya.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut merespons soal adanya isu ini. Ketua MUI, KH Cholil Nafis mengatakan jika isu itu benar, maka hal tersebut tidak mencerminkan jiwa Pancasila khususnya pada sila Ketuhanan yang Maha Esa.

“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/82024).

Cholil mengatakan kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat janggal dan tidak rasional sehingga membuat kontroversi di masyarakat.

“Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berhijab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais. Sungguh terlalu,” ucapnya.

Untuk itu, jika paksaan mencopot hijab itu benar adanya, Cholil meminta kepada petugas PASKIBRAKA muslimah untuk mundur secepat mungkin.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun