Pemikiran Dua Jalur Untuk Isu Laut Tiongkok Selatan
Pada 28 Apriul 2106, pada upacara pembukaan pertemuan rutin ke-5 para menteri luar negeri CICA, Presiden Tiongkok, Xi Jinping kembali mengulangi tentang “dua jalur pemiukiran” untuk isu Laut Tiongkok Selatan, dan menyerukan negara-negara terkait untuk bersama-sama dengan Tiongkok untuk beriktiar menjaga perdamaian.
Dalam pidato Xi Jinping mengatakan; “Sudah cukup lama untuk beberapa waktu ini, semua pihak telah khawatir tentang isu-isu Laut Tiongkok Selatan. Saya ingin menekankan bahwa Tiongkok selalu berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, dan dengan tegas mempertahankan kedaulatan sendiri dan kepentingan terkait di Laut Tiongkok Selatan.” Lebih lanjut mengatakan.
“Kita akan tegas bertahan dalam damai untuk meneyelesaikan sengketa melalui konsultasi ramah dan negosiasi dengan pihak langsung yang terlibat. Tiongkok bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk membangun Laut Tiongkok Selatan sebagai laut perdamaian, persahabatan dan kerjasama.”
Dua jalur pemikiran ini merujuk pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa untuk mencari resolusi damai melalui konsultasi ramah dan negosiasi, serta perdamaian dan stabilitas untuk Laut Tiongkok Selatan ini yang sedang saling dikelola oleh Tiongkok dan negara-negara ASEAN.
Pada bulan Agustus 2014, Menlu Tiongkok, Wang Yi selama dalam pertemuan para Menlu Tiongkok-ASEAN (10+1) di Naypidaw, ibukota Myanmar, Tiongkok menyetujui apa yang dianjurkan untuk ”pemikiran dua jalur.” (two-track thingking).
Setelah itu, istilah “pemikian dua jlaur” ini menjadi sikap utama Tiongkok untuk mengangani siu-isu Laut Tiongkok Selatan.
Usulan dan pemikiran “pemikiran dua jalur” ini sebanarnya pertama kali diusulkan oleh Brunei, dan Tiongkok menganggap pemikiran ini adalah ide yang yang baik, dan sesuai baik kepada Tiongkok maupun semua pihak yang terlibat saat ini untuk menyelesaikan masalah Laut Tionkok Selatan, sehingga Tiongkok dengan aktif mendukung usulan ini.
Tampaknya Tiongkok melihat ini pemikiran terbaik untuk bagaimana menyelesaikan masalah Laut Tiognkok Selatan, yang menurut pernyataan resminya selalu mengusulkan dan aktif mendorong untuk damai dalam menyelesaikan sengketa teritorial dan maritim melalui konsultasi dan negosiasi.
Secara resmi pihak resmi Tiongkok menyatakan, sejak RRT berdiri telah menanda-tangani perjanjian perbatasan dengan 12 dari 14 tetangga setelah melalui konsultasi dan negosiasi. Menggunakan konsultasi dan negosiasi bilateral langsung untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dan maritim, ternyata telah menghasilkan penyelesaian dengan unik dan sesuai dengan hukum serta praktek-praktek internasional.
Tiongkok beranggapan dengan pengalaman yang sudah dilakukan ini, praktik internasional terkait ini, hasil yang dicapai melalui konsultasi dan negosiasi merupakan yang paling mudah diterima oleh pihak-pihak pemerintah yang terlibat dan rakyatnya. Yang menyebabkan timbul sedikit gangguan dan memiliki vitalitas paling abadi.
