Jokowi dalam Nominasi Pemimpin Terkorup: Cerminan Budaya Korupsi di Indonesia?

Konteks Pernyataan Jokowi tentang Memisahkan Agama dan Politik

Presiden Joko Widodo pernah menyatakan pentingnya memisahkan agama dari politik untuk mencegah politisasi agama yang dapat memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, pernyataan beliau bertujuan agar agama tidak digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan atau melindungi tindakan yang melanggar hukum, termasuk korupsi.

Namun, kritik terhadap pandangan ini muncul ketika korupsi melibatkan politisi yang menggunakan agama untuk membangun citra moral. Politisasi agama dalam kampanye sering kali mengaburkan fakta bahwa banyak pelaku korupsi mengatasnamakan agama untuk mendapatkan dukungan publik. Ketika agama dipisahkan dari politik, ruang untuk menyalahgunakan agama menjadi lebih kecil.

Apakah Ada Hubungan Antara Pernyataan Jokowi dengan Korupsi?

Pernyataan Jokowi mengenai pemisahan agama dan politik sebenarnya memiliki relevansi terhadap korupsi dalam dua aspek:

1. Penggunaan Agama Sebagai Legitimasi: Di Indonesia, agama sering digunakan untuk membangun citra diri yang bersih dan berintegritas. Namun, banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh agama atau politisi beragama menunjukkan bahwa simbol-simbol agama tidak cukup untuk mencegah korupsi.

2. Membangun Politik Berbasis Etika, Bukan Retorika: Jika agama dijauhkan dari politik, etika dan integritas harus menjadi landasan utama dalam pemerintahan. Ini berarti politik harus dibangun atas dasar profesionalisme, hukum, dan akuntabilitas, bukan sekadar retorika keagamaan.

Agama dan adat istiadat di Indonesia memiliki prinsip yang tegas dalam menolak korupsi. Namun, dalam realitas politik, ada celah di mana agama dan adat sering kali digunakan untuk melindungi atau membenarkan tindakan korupsi. Pernyataan Jokowi tentang memisahkan agama dan politik dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan ruang politik yang lebih etis, bebas dari manipulasi agama, dan berfokus pada pemberantasan korupsi secara sistemik. Bagaimanapun, untuk membangun bangsa yang bebas dari korupsi, diperlukan penguatan nilai-nilai agama dan adat yang benar-benar dijalankan, bukan hanya sebagai simbol atau slogan.