Zonasi, Ketimpangan Pendidikan di Balik Kebijakan Pemerataan

 Ketika kebijakan yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan justru dipenuhi dengan kecurangan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa sistem pendidikan akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus?

Kecurangan ini juga menciptakan ketidaksetaraan yang semakin lebar.

 Alih-alih menyatukan berbagai kelompok sosial dalam kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sistem zonasi yang cacat ini justru memperdalam jurang antara mereka yang punya akses dan yang tidak.

 Anak-anak dari keluarga kaya bisa memanfaatkan celah dalam sistem untuk mengamankan tempat di sekolah-sekolah favorit, sementara anak-anak dari keluarga yang lebih miskin harus berjuang keras atau bahkan menyerah pada keadaan.

Jika terus dibiarkan, praktik manipulasi dan korupsi dalam sistem zonasi ini akan menjadi bom waktu yang menghancurkan kepercayaan terhadap seluruh sistem pendidikan nasional. 

Reformasi mendesak diperlukan untuk memastikan bahwa zonasi kembali kepada tujuan awalnya---memberikan akses yang adil dan merata kepada seluruh anak bangsa, tanpa memandang status sosial atau kekuatan finansial.

Kesimpulannya, zonasi sekolah harus menjadi alat yang menjamin keadilan, bukan medium untuk mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Integritas pendidikan harus dikembalikan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk kecurangan. 

Hanya dengan begitu, sistem pendidikan kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya---mencetak generasi yang berkompeten, berintegritas, dan siap menghadapi masa depan.

Kesenjangan Infrastruktur

Kebijakan zonasi sekolah yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan pendidikan tidak akan pernah efektif jika akar masalah terbesar dalam pendidikan Indonesia---kesenjangan infrastruktur---tidak diatasi dengan serius. 

Faktanya, kondisi sekolah-sekolah di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, masih jauh dari memadai. Ketimpangan yang mencolok ini menciptakan disparitas kualitas pendidikan yang tajam antara sekolah-sekolah di perkotaan dan di pedesaan.

Sebagai contoh, banyak sekolah di daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dasar.