Zonasi, Ketimpangan Pendidikan di Balik Kebijakan Pemerataan

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong distribusi guru berkualitas ke seluruh pelosok negeri. 

Ini bisa dilakukan melalui insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil, serta peningkatan program pelatihan dan pengembangan untuk guru-guru di wilayah tersebut. 

Tanpa pemerataan guru yang baik, zonasi hanya akan terus menghasilkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan.

Masalah lainnya yang perlu segera ditangani adalah biaya transportasi bagi siswa yang harus bersekolah jauh. 

Banyak keluarga, terutama dari kalangan ekonomi lemah, kesulitan membayar biaya transportasi untuk anak-anak mereka yang terpaksa bersekolah di luar zona karena alasan geografis. Pemerintah perlu mempertimbangkan program transportasi murah atau bahkan gratis bagi siswa-siswa ini. 

Dengan demikian, beban ekonomi bagi keluarga miskin bisa berkurang, dan siswa tetap bisa mengakses pendidikan tanpa harus terhalang oleh jarak dan biaya.

Yang tak kalah penting, pemerintah perlu memperbaiki sistem zonasi agar lebih transparan dan adil. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat, di mana proses penerimaan siswa bisa dipantau secara real-time.

 Ini akan membantu mengurangi potensi manipulasi data dan memastikan bahwa proses zonasi dilakukan secara jujur dan terbuka. 

Selain itu, pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih jelas untuk menyesuaikan zonasi dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka aturan yang ketat dan diawasi oleh pemerintah pusat.

Pada akhirnya, zonasi hanya akan mencapai tujuan utamanya---yakni menciptakan akses pendidikan yang lebih adil---jika reformasi dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat.