Zonasi, Ketimpangan Pendidikan di Balik Kebijakan Pemerataan

Yang dibutuhkan adalah reformasi sistemik yang lebih besar dan menyeluruh. 

Zonasi bukan hanya tentang menentukan siapa yang bisa bersekolah di mana; ia adalah cerminan dari berbagai masalah mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia, seperti ketimpangan infrastruktur, distribusi guru yang tidak merata, hingga praktik korupsi yang terus merongrong integritas kebijakan ini. 

Oleh karena itu, perbaikan yang harus dilakukan harus komprehensif dan terfokus pada akar permasalahan, bukan hanya tambal sulam aturan teknis.

Salah satu langkah pertama yang harus segera diambil adalah penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi.

 Kasus manipulasi data Kartu Keluarga (KK), jual beli kursi di sekolah favorit, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat lokal telah merusak tujuan dari zonasi itu sendiri. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelanggaran semacam ini ditindak tegas, dengan memberlakukan sanksi berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Tanpa penegakan hukum yang jelas, kecurangan akan terus terjadi dan tujuan keadilan yang diusung oleh zonasi tidak akan pernah tercapai.

Selain itu, salah satu akar masalah terbesar dalam pelaksanaan zonasi adalah ketimpangan infrastruktur. Sekolah-sekolah di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah di perkotaan. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya masif untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini terabaikan. 

Ruang kelas yang rusak harus segera diperbaiki, fasilitas belajar seperti laboratorium dan perpustakaan harus disediakan, dan akses internet harus dipastikan ada di setiap sekolah. 

Pemerataan infrastruktur adalah kunci untuk memastikan bahwa siswa di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di desa, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Tidak hanya infrastruktur fisik yang perlu diperbaiki, tetapi juga distribusi guru yang lebih merata. Saat ini, guru-guru terbaik cenderung terpusat di kota-kota besar, meninggalkan sekolah-sekolah di daerah dengan tenaga pengajar yang tidak memadai.