### Pendahuluan
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, telah melalui berbagai perubahan sistem politik sejak kemerdekaannya. Salah satu era yang paling signifikan adalah Orde Baru, di mana sistem politik didominasi oleh tiga kekuatan utama: Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam konteks sejarah ini, menarik untuk membayangkan bagaimana keadaan politik Indonesia saat ini jika masih menerapkan sistem dua partai dan satu Golkar seperti pada masa Orde Baru.
### Sistem Politik Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Golkar bukan sekadar partai politik tetapi sebuah kekuatan yang memobilisasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegawai negeri hingga organisasi masyarakat, untuk mendukung rezim Soeharto. PPP dan PDI, di sisi lain, meskipun diakui secara resmi, sering kali berada di bawah tekanan pemerintah dan tidak memiliki kebebasan politik yang sejati.
### Implikasi Penggunaan Sistem Dua Partai dan Satu Golkar
1. **Stabilitas Politik**
  - **Pro**: Salah satu alasan Orde Baru memilih sistem ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat. Dengan mengurangi jumlah partai, fragmentasi politik dapat diminimalkan, yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan stabil.
  - **Kontra**: Namun, stabilitas ini sering kali dicapai dengan cara yang otoriter. Pembungkaman terhadap oposisi dan kontrol ketat terhadap media menghambat kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sesungguhnya.
2. **Representasi Politik**
  - **Pro**: Dengan sistem dua partai dan satu Golkar, pilihan politik rakyat menjadi lebih sederhana dan jelas. Setiap partai dapat menyusun program dan platform yang lebih terfokus, yang memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan mereka.
