Dalam pernyataannya yang ditandatangani NY K Slamet mendesak kepada pihak berwajib agar membubarkan parpol dan ormas-ormas yang terlibat dalam G 30 S.  Mengutuk perbuatan teror G 30 S dan mendesak pihak berwajib untuk menindak dan penghukum orang-orang yang tersangkut G 30 S.  Tetap setia dan taat  terhadap komando dan ajaran presiden/Pangti ABRI (12)
Korban Tewas Dibunuh Anggota Sendiri
Menjelang akhir Oktober 1965 Â Kepala Staf Kodim 0614 Cirebon Mayor Buchori membenarkan bahw di daerah Cirebon ada tokoh /ormas PKI yang dibunuh anggotanya sendiri. Pembenaran ini dikemukakan atas pertanyaan-pertanyaan wartawan di Bandung.
Di samping Ketua PKI sebuah desa di Jatiwangi, terdapat juga  Rakila, Ketua PKI Desa Karangtinggi, Kecamatan Kapetakan  dan Ketua BTI Desa Cikecuk, Kecamatan Plumbon.  Menurut Buchori para anggota PKI dan ormas-ormasnya ramai-ramai ke rumah Rangkila di Desa Karangtinggi  menyeret Rangkila keluar rumah sambil berteriak: "Sira kang gawe sangsarakan kita" (kamu yang telah membuat sengsara kita).
Bupati Majalengka Letkol Sutisna menerangkan di daerahnya banyak anggota PKI marah karena merasa ditipu pemimpinnya, mereka nyaris membunuh pemimpinnya, namun dibatalkan setelah dinasehati bupati. Mereka ini kemudian mengadakan acar pembubaran di alun-alun (13).
Pada akhir Oktober itu juga terungkap, Gubernur Mashudi menurut rencana yang sudah ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia G 30 S bila kudeta berhasil akan disingkirkan (tidak disebut dibunuh atau hanya dicungkil matanya), dan Gubernur Jabar akan dipimpin pimpinan BTI Pusat Sidik Kertapati.Â
Rencana penetapan ini tercantum dalam sebuah dokumen yang disita oleh Kodim 0609 Bandung  dari rumah Lurah Cibeber, Kecamatan Cimahi.  Dalam dokumen itu disebut Bupati /Kepda Dati II Bandung dipegang Hollar , seorang Pemuda Rakjat dari Cimahi (14).
Gubernur Mashudi  menandaskan bahwa G 30 S adalah lawan yang sama jahatnya dan tidak kalah membahayakan  dari neokolim.Â
"Karena itu kita secara radikal revolusioner membongkar  kekuatan G 30 S yang hendak menyingkirkan Panca Azimat Revolusi dan Bung Karno untuk diganti dengan ideologi impor tanpa dicocokan dengan kepribadian kita dan mengganti Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi Kita."
Sementara Bupati Sumedang Mohamad Chafli dalam surat keputusannya telah menonaktifkan untuk sementara dua anggota bPH masing-masing Satia (PKI) dan Akbar Hardjadijaja (Partindo) dan 4 anggauta  DPRD GR masing-masing Mar-ed, Aman J Ruhja dan Sasmita dari PKI.
Sebuah dokumen penting yang berhasil disita dari seorang anggota gembong PKI menunjukan adanya persiapan yang sempurna  mengenai susunan apa yang disebut Dewan Revolusi DT II Subang. Lengkap dari Bupati Kepala Daerah hingga RT/RK.
