    Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola sumber daya alam, termasuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi penggunaan lahan serta sumber daya alam di wilayahnya. Pada konteks kelapa sawit, pemerintah daerah berperan dalam menerapkan kebijakan, peraturan, dan program-program yang mendukung pengelolaan berkelanjutan (Mardikanto, 2019).
3. Kebijakan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit
   Kebijakan keberlanjutan, seperti "Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)" dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), merupakan upaya pemerintah untuk mengatur praktik produksi minyak sawit yang lebih ramah lingkungan. ISPO, sebagai sertifikasi nasional, bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. Penelitian oleh Susanto et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan ISPO dapat meningkatkan kesadaran pelaku industri akan pentingnya keberlanjutan, meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama di tingkat daerah.
4. Konflik Agraria dalam Sektor Perkebunan
   Konflik agraria sering muncul dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, di mana masyarakat lokal sering kali kehilangan hak atas tanah mereka. Penelitian oleh Rachman et al. (2021) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini melalui dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pengaturan yang jelas tentang hak atas tanah dan pengakuan hak masyarakat adat juga menjadi kunci dalam mencegah konflik agraria.
5. Inovasi dalam Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan
    Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Menurut Jelsma et al. (2019), penerapan teknologi seperti pemantauan menggunakan drone, sistem informasi geografis (GIS), dan praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dapat membantu petani dan pemerintah dalam mengelola lahan secara efisien dan berkelanjutan.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
    Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Siti et al. (2022), keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal.
    Tinjauan pustaka ini mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dari konsep keberlanjutan hingga peran pemerintah daerah, konflik agraria, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Referensi yang digunakan dapat disesuaikan dengan sumber yang relevan dan terkini.
7. Kerangka Pikir
