6. Minimnya Inovasi dalam Pengelolaan Lahan Berkelanjutan : Pemerintah daerah cenderung kurang mendorong penerapan teknologi pertanian berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas.
7. Ketidakmampuan Mengoptimalkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) : Program peremajaan sawit rakyat, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit kecil, tidak terlaksana secara optimal di tingkat daerah karena masalah administrasi, sosialisasi yang kurang, dan rendahnya akses petani terhadap bantuan pemerintah.
    Identifikasi masalah ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan dan memberikan dasar untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian.
3. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memastikan implementasi standar keberlanjutan (seperti ISPO) pada perkebunan kelapa sawit di wilayahnya?
2. Apa saja faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan?
3. Bagaimana pemerintah daerah menangani konflik agraria dan sengketa lahan yang sering terjadi antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat lokal?
4. Bagaimana sinkronisasi antara kebijakan pusat terkait keberlanjutan perkebunan kelapa sawit dengan kebijakan daerah, khususnya dalam konteks tata ruang dan izin lahan?
5. Sejauh mana pemerintah daerah melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit?
6. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong penerapan inovasi teknologi pertanian berkelanjutan di sektor kelapa sawit?
7. Mengapa program peremajaan sawit rakyat (PSR) belum terlaksana secara optimal di beberapa daerah, dan apa peran pemerintah daerah dalam mengatasinya?
