Politik juga berperan dalam menciptakan stabilitas nasional. Dalam kehidupan bernegara, stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Politik menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog, mediasi, atau lembaga perwakilan. Ketika proses politik berjalan dengan baik, ia dapat meminimalisasi potensi kerusuhan dan disintegrasi, serta memperkuat kohesi sosial. Menurut teori fungsi struktural dari Parsons (2013), politik berfungsi sebagai sistem untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dengan menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertentangan.Â
Selain itu, politik menjadi medium untuk mewujudkan visi dan misi negara. Dalam konteks Indonesia, politik bertujuan untuk merealisasikan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, seperti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, peran politik tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, tetapi juga pada hubungan internasional. Indonesia, misalnya, menggunakan diplomasi politik untuk memperkuat posisinya di tingkat global, menjalin kerja sama, dan mendukung stabilitas regional (Triningsih, 2017).
Dengan segala perannya, politik menuntut adanya aktor-aktor yang memiliki integritas dan kompetensi. Ketika aktor politik gagal menjalankan perannya dengan baik, politik dapat menjadi sumber korupsi dan konflik. Oleh karena itu, pendidikan politik dan penguatan budaya politik yang sehat menjadi penting untuk memastikan bahwa politik benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan kebaikan bersama.Â
Hubungan Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan Â
Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki hubungan erat karena keduanya berfokus pada pembentukan individu yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik, di sisi lain, merupakan ruang di mana nilai-nilai dan tindakan kewarganegaraan tersebut diterapkan dalam pengambilan keputusan publik dan kehidupan bersama (Hermawan, 2013).
Menurut Winataputra (2016), Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang menjadi landasan kehidupan politik. Proses pendidikan ini bertujuan membangun pemahaman individu tentang sistem politik, meningkatkan partisipasi dalam kehidupan politik, serta mendorong keterlibatan dalam menciptakan kebijakan publik yang adil. Hubungan ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi alat strategis dalam membangun budaya politik yang demokratis dan inklusif.
Poston dan Micklin (2005) menekankan bahwa sistem pendidikan merupakan institusi penting dalam proses sosialisasi politik. Dalam konteks ini, PKn memberikan pemahaman kepada siswa mengenai struktur pemerintahan, peran institusi politik, serta mekanisme demokrasi. Sosialisasi politik ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memahami cara kerja politik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu, dialog kebijakan, maupun aktivisme sosial.
Secara praktis, PKn memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik masyarakat. Budaya politik, menurut Almond dan Verba (1963), adalah pola orientasi warga terhadap sistem politik dan peranannya di dalamnya. Pendidikan Kewarganegaraan membantu membentuk budaya politik partisipan, di mana individu memiliki kesadaran tinggi untuk terlibat dalam proses politik, dibandingkan budaya politik parokial yang pasif.
Studi oleh Print (2009) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas dapat meningkatkan keterlibatan politik generasi muda. Ditemukan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan partisipatif lebih cenderung memiliki sikap kritis dan kesadaran politik dibandingkan mereka yang hanya menerima pendidikan secara pasif. Hal ini membuktikan pentingnya pendekatan interaktif dalam PKn untuk mendorong partisipasi politik.
Kesimpulannya, hubungan antara politik dan Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada perannya dalam membangun warga negara yang sadar politik, aktif, dan bertanggung jawab. PKn menjadi media strategis untuk menanamkan nilai-nilai politik yang demokratis dan membangun budaya politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi sistem pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai politik ke dalam kurikulum PKn agar tercipta masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.
Politik dan Konflik Sosial di Indonesia
