Diskursus Jeremy Bentham's Hedonistic Calculus

                     Pelapor Undang-Undang Perlindungan:

• 
  
• Menerapkan undang-undang khusus yang melindungi identitas dan kesejahteraan pelapor kasus korupsi.
• Menetapkan sanksi yang tegas terhadap upaya balas dendam atau intimidasi terhadap pelapor.

Kerahasiaan Identitas:

• 
  
• Menjamin identitas pelapor agar mereka tidak menjadi target ancaman atau kompensasi.
• Membatasi akses terhadap informasi identitas pelapor hanya kepada pihak-pihak yang memang memaksakan.

Perlindungan Fisik dan Psikologis:

• 
  
• Memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada pelapor yang terancam atau merasa tidak aman.
• mengisyaratkan adanya dukungan kesehatan mental bagi pelapor yang mengalami tekanan psikologis.

Mekanisme Pengaduan Aman:

• 
  
• Menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan dapat diakses secara rahasia.
• Menanggapi bahwa whistleblower dapat melaporkan tindakan korupsinya tanpa perlu menyembunyikan identitas mereka.

Pelatihan Pegawai:

Pemahaman Tentang Korupsi:

• 
  
• Memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu korupsi, termasuk jenis-jenisnya dan cara kerjanya.
• Menyajikan contoh-contoh kasus korupsi yang relevan dengan sektor dan tugas pegawai.

Pentingnya Etika dan Integritas:

• 
  
• Menyampaikan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
• Menjelaskan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat, organisasi, dan citra pribadi.

Hukum dan Peraturan Anti Korupsi:

• 
  
• Memahamkan pegawai terkait hukum dan peraturan yang ada terkait dengan pencegahan korupsi.
• Menyampaikan sanksi yang dapat diberikan jika ada pelanggaran hukum tersebut.

Perlindungan Pelapor:

• 
  
• Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan praktik korupsi dan hak serta perlindungan bagi pelapor.
• Menjelaskan cara melaporkan kasus korupsi dengan aman dan efektif.

Penerapan Tata Kelola yang Baik:

• Menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas.
• Menolak proses pemilihan keputusan yang adil dan terbuka.

Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan:

• pengadaan sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan terbuka untuk mencegah praktik korupsi dalam proses tersebut.
• Menerapkan sistem e-procurement untuk meningkatkan transparansi.