Diskursus Jeremy Bentham's Hedonistic Calculus

Reformasi Birokrasi:

Penataan Ulang Organisasi:

• 
  
• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi birokrasi.
• Mengidentifikasi dan mengeliminasi duplikasi fungsi dan tanggung jawab.

Sistem Seleksi dan Promosi Berbasis Kinerja:

• 
  
• Penerapan sistem seleksi dan promosi pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.
• Sebaliknya, promosi didasarkan pada pencapaian, dedikasi, dan integritas, bukan hubungan politik atau nepotisme.

Transparansi dalam Pengadaan dan Pengelolaan Keuangan:

• 
  
• Menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terbuka untuk mencegah praktik korupsi.
• Memanfaatkan informasi teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.

Penguatan Etika dan Integritas:

• Mendorong budaya etika dan integritas di seluruh lapisan masyarakat.
• Menerapkan kode etik yang ketat untuk pejabat publik dan pengusaha.

Kerjasama Internasional:

• Berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.
• Memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kepentingan serupa.

Pemberantasan kasus korupsi di dalam pemerintahan melibatkan sejumlah langkah proaktif, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun budaya kerja. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus korupsi terhadap pemerintah:

Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum:

• Meningkatkan ketatnya hukuman bagi pelaku korupsi.
• Memperkuat lembaga penegak hukum untuk menjamin independensinya.
• Melakukan penyidikan dan penuntutan secara tegas terhadap kasus-kasus korupsi.

Transparansi dan Akuntabilitas:

• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
• Melakukan audit dan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana publik.
• Menolak adanya akuntabilitas bagi setiap tindakan pemerintah.

Pembentukan Lembaga Anti Korupsi :

• Membentuk lembaga anti-korupsi yang independen dan memiliki kekuatan hukum.
• Memberikan dukungan finansial dan keleluasaan operasional kepada lembaga tersebut.
• Mendorong kerjasama antara lembaga anti korupsi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Perlindungan Pelapor: